Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno Ditahan di Rutan KPK

Wali Kota Tegal Siti Masitha Resmi Ditahan KPK — Wali Kota Tegal Siti Masitha berjalan keluar dari gedung usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (30/8). Bunda Sitha resmi ditahan KPK terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan instalasi kesehatan di RSUD Tegal. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno (SMS) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran 2017.

Selain Siti, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Amir Mirza Hutagalung (AMH) Ketua DPD Partai Nasdem kota Brebes, dan Cahyo Supardi (CHY) Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal. Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, Rabu (30/8/2017).

"KPK menahan ketiga tersangka tersebut selama 20 hari ke depan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Terhadap Siti Masitha, KPK melakukan penahanan di rumah tahanan (rutan) KPK Kavling C1, Kuningan. Amir ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, sedangkan Cahyo ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur cabang KPK.

KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap ketiganya. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran 2017.

Wali Kota Tegal Siti Masitha dan Amir diduga sebagai penerima suap, sementara Cahyo diduga selaku pemberi suap.

Uang yang disita dalam operasi tangkap tangan tersebut sebesar Rp 300 juta, yakni Rp 200 juta dan Rp 100 dari rekening Amir.

Saksikan video di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Pasal-Pasal

Sebagai penerima Siti Masitha dan Amir disangka Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, selaku pemberi, Cahyo disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pas 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Wali Kota Tegal
Siti Masitha Soeparno