Kades Dempok Jember Jadi Pembicara di Markas PBB

Spanduk TKI — Ilustrasi Buruh Migran. (Liputan6.com/Cakrayuri Nuralam)

Liputan6.com, Jember - Kepala Desa (Kades) Dukuh Dempok, Miftahul Munir, menjadi pembicara, mewakili Indonesia, dalam kegiatan "Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers". Forum itu berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jenewa, Swiss, pada 3-7 September 2017.

Miftahul, ditemani Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapemas) Jember, Eko Heru Sunarso, menemui Bupati Jember Faida untuk menerima surat tugas di pendapa Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat 1 September 2017.

"Kami mengapresiasi prestasi Kades Dukuh Dempok. Semoga di Markas PBB nanti presentasinya berjalan lancar karena berbagai program berkaitan dengan buruh migran di desanya telah dilakukan," kata Faida seperti dilansir Antara.

Dia mengaku sangat bangga dengan prestasi Miftahul Munir karena kiprahnya dalam menangani para buruh migran di desanya, mendapat perhatian yang serius dari dunia internasional melalui PBB.

"Miftahul Munir akan mempresentasikan bagaimana cara dan bentuk perlindungannya sebagai kepala desa terhadap tenaga kerja Indonesia kepada para peserta konferensi di markas besar PBB tersebut," ujar Faida.

Dia berharap kehadiran Kades Dukuh Dempok dalam "Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers" dapat menambah ilmu Miftahul. Ilmu ini kemudian bisa diadopsi dan diterapkan di Kabupaten Jember sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh migran yang berstandar internasional.

"Saya juga berharap apa yang dilakukan Kades Dukuh Dempok itu juga menjadi semangat pendorong bagi perangkat desa lainnya untuk kreatif dan berprestasi demi masyarakat," ucap Faida.

Saksikan video berikut ini:

2 dari 2 halaman

Tak Bermimpi

Kades Dukuh Dempok Miftahul Munir mengaku tidak pernah memiliki impian untuk mendapat undangan sebagai pembicara di PBB. Apalagi untuk mempresentasikan konsep perlindungan buruh migran di markas PBB di Jenewa, Swiss.

"Kami hanya peduli terhadap nasib buruh migran, sehingga kebijakan untuk memberikan perlindungan dari hulu hingga hilir dilakukan di desa untuk memberantas calo TKI yang biasanya memberangkatkan buruh migran secara ilegal," tutur Miftahul.

Menurut dia, desanya meluncurkan program "Desbumi" atau Gerakan Desa untuk Perlindungan Buruh Migran dengan menggandeng LSM Migrant Care, sehingga warga Desa Dukuh Dempok yang jadi calon TKI mendapat pendampingan yang sangat baik.

"Setelah lembaga penyalur benar berbadan hukum jelas dan resmi, maka kelengkapan dokumen warga akan didampingi terus, agar tidak jadi korban penyalur TKI ilegal," kata Miftahul.

Perangkat Desa Dukuh Dempok juga memberi pendampingan kepada mantan TKI sepulang dari merantau. Bahkan pendampingan terhadap mantan buruh migran juga dilakukan kepada keluarga yang ditinggal anggota keluarganya ke luar negeri, terutama anak-anak mereka yang sekian lama tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan orangtuanya saat menjadi buruh migran.

"Seluruh kegiatan pendampingan buruh migran itu sudah terakumulasi dengan baik dalam Peraturan Desa (Perdes) yang didukung dengan alokasi anggaran dan tahun 2017 dialokasikan khusus untuk pendampingan buruh migran sebesar Rp40 juta lebih," ucap Miftahul.