Pengamat: Peluang Perempuan Jadi Gubernur DIY Belum Final

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Dardias menilai peluang perempuan menjadi gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta belum final meski Mahkamah Konstusi (MK) telah mengabulkan gugatan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan DIY.

"Meski sudah membuka peluang, namun masih ada tahapan lain yang harus dilalui apabila menghendaki perempuan bisa jadi gubenur di DIY," kata Bayu di Yogyakarta, Sabtu 2 September 2017.

Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi pasal 18 ayat (1) huruf m UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan, melalui putusan yang dibacakan pada Kamis 13 Agustus 2017.

Putusan itu menyatakan frasa yang memuat syarat pencantuman daftar riwayat hidup calon Gubernur DIY yang meliputi riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak dalam pasal 18 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penghapusan frasa "istri" dalam menyerahkan daftar riwayat hidup oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY tersebut sekaligus membuka peluang perempuan mencalonkan diri sebagai Gubernur DIY.

Namun demikian, kata Bayu, peluang perempuan mencalonkan diri sebagai gubernur DIY belum serta merta dapat direalisasikan saat ini, sebab masih ada pasal lainnya yang mengganjal yakni Pasal 1 butir 4 UUK.

"Kecuali jika pasal itu juga diuji materi," kata dia.

Saksikan video menarik di bawah ini:

Identik Laki-Laki

Pasal 1 butir 4 UUK menyebutkan Kasultanan Ngayogyakarta dipimpin oleh "Ngarsa Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah, yang selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

"Dan gelar Khalifatullah itu identik dengan laki-laki," kata Bayu dikutip dari Antara.

Selain itu, Pasal 18 UUK juga masih mengatur bahwa calon Gubernur DIY adalah WNI yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan Calon Wagub DIY bertakhta sebagai Adipati Paku Alam.

Bayu menilai, putusan MK tersebut tidak akan memicu gejolak yang berarti di DIY, khususnya di internal Kerajaan Yogyakarta karena masih sebatas pada pengaturan hukum positif.

Di sisi lain masih ada paugeran (hukum adat) keraton di mana sejak Sultan Hamengku Buwono I hingga Hamengku Buwono X, Raja Keraton Yogyakarta diisi seorang laki-laki.