Pemprov DKI Akan Beri Keringanan Pembayaran Tunggakan Rusun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan keringanan untuk pembayaran tunggakan rusun bagi warga DKI, yang berada pada ekonomi menengah ke bawah. Pasalnya, Pemprov menilai warga Jakarta yang tidak memiliki rumah untuk tinggal merupakan tanggung jawab negara.

"Pasti, kalau mereka betul-betul tidak mampu pasti kita bantu. Kan ada banyak golongan nih. Satu dia tidak mampu, betul-betul tidak mampu, karena apa? Karena dia tidak bisa bekerja kami harus rawat, itu tanggung jawab negara," ujar Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Djarot juga mengaku siap melindungi warga DKI yang tidak mampu membayar tunggakan rusun dengan memberikan keringanan. Bahkan, dia akan membebaskannya hingga 100 persen.

"Kita lihat, bisa sampai 100 persen kalau umpamanya mereka enggak mampu. Yang kami lindungi, yang kami subsidi adalah mereka yang tidak mampu yang renta," tutur Djarot.

Adapun kriteria yang akan diringankan pembayarannya oleh Pemprov adalah masyarakat yang tergolong fakir miskin dan anak-anak telantar.

"Kami bayarin, tapi yang penting bayar, kami bayar, enggak apa-apa tergolong fakir miskin toh, ya, karena fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara," sambung Djarot.

Saksikan tayang video menarik berikut ini: