PBNU: Konflik Rohingya Terkait Politik dan Kesenjangan Sosial

20161122- Muslim Rohingya Ditangkap Tentara Banglades- REUTERS — Sejumlah Muslim Rohingya ditangkap tentara Bangladesh, Senin (21/11). Mereka ditangkap karena dianggap sebagai imigran gelap. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Liputan6.com, Jakarta - Konflik kemanusiaan yang dialami warga Rohingya di Myamnar menjadi perhatian dunia. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menilai, konflik ini lebih pada masalah politik.

"Ini sebetulnya politik saja dan gap sosial yang sangat lebar," ujar Said di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Said Aqil mengatakan, di Rakhine State terdapat sumber gas dan minyak yang dinilai cukup besar. Said Aqil tidak habis pikir tentang sikap militer Myanmar yang begitu keji melakukan kekerasan. Padahal, warga Rohingya tidak melawan.

"Tidak ada perlawanan. Misalkan Filipina Selatan itu kan melawan itu. Patani (di Thailand) dulu pernah melawan. Ini enggak kok," imbuh dia.

Said Aqil menambahkan, warga Rohingya sangat lemah. Mereka hanya minta diakui sebagai warga negara Myanmar yang sampai saat ini tak diakui.

"Ini sangat dhoif, sangat lemah, ingin mendapat kewarganegaraan mereka enggak dapat itu aja. Sungguh kejam, anak kecil juga dibantai," ucap Said.

2 dari 2 halaman

Tindakan Nyata

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya telah memberikan pernyataan resmi menyikapi krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Ia menyesalkan aksi kekeraan pada etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Jokowi menegaskan, perlu tindakan nyata untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami etnis muslim itu.

"Perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional," kata dia dalam pernyatan pers di Istana Negara, Minggu malam.

Jokowi menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak. Di antaranya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State Kofi Annan.

Sore ini, Menteri Luar Negeri berangkat ke Myanmar. Kepergian Retno mendesak pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, serta memberikan akses bantuan kemanusiaan.

"Penanganan kemanusiaan aspek konflik tersebut, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer," kata Jokowi.

Saksikan video di bawah ini: