Massa Solidaritas Minta Polisi Turunkan Bendera Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Peserta unjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar, Jakarta Pusat, mendoakan kaum Rohingya yang mengalami kekerasan. Mereka berdoa agar muslim Rohingya diberikan kesabaran dan kekuatan.

Massa juga menginginkan pemerintah Indonesia untuk memutus hubungan diplomasi dengan Myanmar. Mereka dengan serempak menyanyikan yel-yel tersebut.

"Usir-usir, usir Myanmar usir Myanmar sekarang juga," ujar massa, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Tak hanya itu, mereka juga meminta kepada kepolisian untuk menurunkan bendera Myanmar di Kedubes Myanmar.

"Kami tidak meminta banyak, kami cuma meminta bapak polisi turunkan bendera itu. Kalau polisi menurunkan itu, berarti berpihak kepada rakyat," kata koordinator aksi.

Aksi ini merupakan respons terhadap tindak kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar.

Saksikan video berikut ini:

Peran Indonesia

Indonesia terus mengambil peran strategis dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar. Namun begitu, masih ada saja yang menilai Indonesia tidak berbuat maksimal dalam konflik kemanusiaan Rohingya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Indonesia sudah banyak berperan dalam penyelesaian konflik Rohingya jauh sebelum peristiwa ini jadi perhatian dunia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kata Pramono, bahkan secara langsung memberangkatkan bantuan kemanusiaan hasil kerja sama masyarakat untuk warga Rohingya.

Pramono menilai, tidak ada negara mana pun yang mengambil peran besar untuk meredam konflik Rohingya selain Indonesia. Bahkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi datang langsung untuk mencari solusi bersama terkait konflik ini.

"Kedatangan Ibu Menlu ke Myanmar ini kan pejabat pertama kali yang datang. Bahkan Sekjen PBB maupun utusan khusus PBB Kofi Annan itu semua mengakui peran Indonesia," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Politikus PDIP itu tidak habis pikir segala bantuan yang pemerintah lakukan justru dibuat terkesan tidak bertindak apa pun untuk Rohingya. Kritik ini terkesan hanya masalah politik saja.

"Kita harus bisa memisahkan domain politik dengan domain yang terjadi sebenarnya. Apa yang dilakukan pemerintah domainnya apa yang terjadi sebenarnya. Yang sekarang pun pemerintah sudah berbuat untuk masyarakat Rohingya," ucap dia.