YLBHI: Jadi Pejabat Harus Berani Dikritik

Liputan6.com, Jakarta - Kasus pelaporan aktivis Dhandy Dwi Laksono mendapat kecaman dari sejumlah ormas dan aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Indonesia (MSI). Tagar #KAMIBERSAMADHANDY disebarkan untuk memberitahu masyarakat bahwa merawat demokrasi itu melalui kritik.

MSI terdiri dari Aliansi urnalis Independen (AJI), lmparsial, Kontras, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhammadiyah, SAFENET, WALHI, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Pers, KUR, Amnesty Internasional, Panguyuban Korban UU ITE, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Indonesia speleologrcal Society, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, tulisan Dhandy berisi kritik terhadap Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno, dan bukan berisi ujaran kebencian.

"Itu sebuah kritik, bukan sebuah serangan terhadap pribadi orang tersebut, karena dia pejabat publik. Ketika seorang berani menjadi pejabat publik maka tiap tindakannya harus berani dikritik," ujar Asfina di Kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Asfina menyebut, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah wujud nyata partisipasi warga negara yang mesti dihormati dan dirawat oleh pemerintah.

"Tapi Kritik warga terhadap penguasa ditanggapi dengan pelaporan pidana ke polisi. Ekspresi politik dimaknai ancaman bagi pemerintah, opini warga dilawan dengan upaya pidana," kata dia.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini: