Liputan6.com, Badung, Bali - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja di Pulau Bali. Salah satunya adalah membagikan ribuan sertifikat tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Sebelum membagi-bagikan ribuan sertifikat, Jokowi menyempatkan diri menyapa warga menggunakan bahasa Bali.
"Punapi kabare, becik inggih? Rahajeng sareng sami (Bagaimana kabarnya, baik ya? Semoga semua baik-baik saja)," sapa Jokowi, Jumat (8/9/2017).
Baca Juga
Jokowi pun sempat membuat lelucon. Ia meminta kepada warga yang hadir untuk mengangkat tinggi-tinggi sertifikat tanah yang telah diberikan. Mantan Wali Kota Solo itu mengaku akan menghitung jumlahnya.
Advertisement
"Coba diangkat tinggi-tinggi sertifikatnya, semuanya, akan saya hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, duabelas, tigabelas, tiga ribu lima ratus," kata Jokowi disambut gelak tawa warga.
Jokowi ingin benar-benar memastikan jika sertifikat tanah telah diterima oleh warga. Ia tak ingin penyerahan hanya simbolik belaka, ujung-ujungnya diserahkan kepada yang bukan berwenang. Menurutnya, di seluruh Indonesia saat ini ada 126 juta bidang tanah yang mesti disertifikatkan.
"Sekarang baru 46 juta, jadi masih kurang banyak sekali," tutur dia.
Ia menjelaskan, tahun ini pemerintah menargetkan menyelesaikan 5 juga bidang tanah untuk disertifikatkan. "Biasanya 400-500 ribu. Tahun depan 7juta harus diserahkan kepada masyarakat. Tahun 2019, 9 juta sertifikat diserahkan," ucap Jokowi.
Saksikan Video Menarik Berikut Ini:
Â
Â
Keluh Kesah Sertifikat
Menurutnya, banyak yang datang kepada dirinya berkeluh kesah tentang sengketa tanah, baik itu kepada tetangganya, pemerintah maupun perusahaan.
Dengan disertifikatkan, buku kepemilikan lahan sudah tak bisa diklaim oleh pihak lain. Dengan sertifikat, warga juga bisa menggunakannya lahan mereka menjadi agunan bank.
"Kalau sertifikat ini mau dipakai untuk jaminan di bank, ada kan? Nggak apa-apa, tapi hati-hati kalau mau disekolahkan di bank, dihitung, dikalkulasi, tidak hanya dipakai, bisa dicicil nggak, hati-hati. Apalagi sertifikatnya dijual, terus dipakai beli mobil. Nah ini mulai, ini yang tidak boleh, kalau ke bank dapat Rp 200 juta pakailah untuk modal investasi, jangan diotak-atik uang bank untuk kesenangan," saran dia.
Pada kesempatan itu, Jokowi berpesan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat. "Menteri BPN katanya kurang juru ukur dan ditambah, sehingga lebih cepat ngukurnya. Jadi tidak ada alasan lagi ngukurnya lamban," ujar Jokowi.
Advertisement