Polisi Minta Kemenag Atur Bisnis Travel Umrah

20161226-Teroris-Jatiluhur-Jakarta-Rikwanto-FF — Kabagpenum Polri Brigjen Rikwanto memberi keterangan pers terkait penangkapan terduga teroris Jatiluhur di Jakarta, Senin (26/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Polisi meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengatur bisnis biro perjalanan haji dan umrah guna mencegah terulangnya kasus First Travel yang merugikan ribuan calon jemaah pengguna jasa agen tersebut.

"Kami minta pada 'stakeholder', instansi terkait, untuk membuat aturan lebih jelas soal bisnis ini, supaya masyarakat tidak bingung," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Rikwanto di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 9 September 2017.

Menurut dia, perlu ada keterbukaan mengenai rincian standar biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan perjalanan haji dan umrah.

Rikwanto menilai hal ini penting karena bisnis biro perjalanan ibadah saat ini semakin marak. Kendati demikian, kerap ditemukan harga-harga yang tidak kompetitif antarsesama agen perjalanan.

"Ini kan janggal, satu agen bisa berikan harga jauh lebih murah dari seharusnya. Jadi, kami minta agar dibuat aturan yang jelas, dalam arti kira-kira standar minimal harga yang layak dan pantas untuk umrah maupun haji itu berapa? Dengan perhitungan yang akurat dari tiket pesawat, penginapan, dan aktivitas selama di sana," kata Rikwanto.

Saksikan video menarik di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Banyak Laporan Serupa First Travel

Rikwanto juga menjelaskan sejak kasus First Travel terbongkar, kepolisian juga mendapatkan beberapa laporan masyarakat mengenai dugaan penipuan yang dilakukan biro perjalanan haji dan umrah lainnya.

Namun, setelah diteliti, kejadian tersebut disebabkan karena adanya kesalahan pengaturan oleh pengelola perjalanan.

Terkait dengan munculnya laporan-laporan tersebut, ia menilai ada kebingungan di kalangan masyarakat mengenai kinerja serta biaya perjalanan haji dan umrah, sehingga instansi terkait dirasa sudah perlu menindaklanjuti permasalahan itu.

"Soal aturan ini, kami harapkan ada dan sedang digodok, mudah-mudahan segera muncul. Jadi tidak ada kompetisi yang tidak sehat juga," ujar Rikwanto seperti dikutip dari Antara.