Jaksa Agung Minta Kewenangan Penuntutan KPK Seizin Kejaksaan

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Agung (Jagung) HM Prasetyo mengusulkan agar kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan izin dari kejaksaan terlebih dulu.

Prasetyo membandingkan kewenangan penuntutan KPK tersebut dengan negara lain, seperti Singapura dan Malaysia.

"Kewenangan biro antikorupsi Singapura maupun Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja dan meskipun Malaysia memiliki divisi penuntutan, tapi harus tetap mendapat izin dari Kejaksaan Agung Malaysia," ujar Prasetyo saat rapat dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Dia menyatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak begitu efektif.

"Lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan besar cenderung akan sewenang-wenang dan merasa tidak boleh disentuh dan dipersalahkan," ucap dia.

Prasetyo mengatakan, Kejaksaan memiliki keterbatasan terkait fungsi penuntutan kasus korupsi.

"Jaksa agung adalah penuntut umum tertinggi, tapi di dalam undang-undang KPK kewenangan tersebut tidak sepenuhnya berlaku. Di Singapura dan Malaysia, tidak saling bersaing dan tidak saling menjatuhkan," kata dia.

Menurutnya, dengan cara seperti itu, Singapura dan Malaysia lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi.

"Sudah saatnya melihat ke kedua negara itu yang efektif dan efisien meski tindak penegakan hukum jauh dari hiruk pikuk," tutur Prasetyo.

Saksikan video pilihan di bawah ini: