Gerindra: Soal Surat Setnov, Pimpinan DPR Lampaui Kewenangan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut tindakan Pimpinan DPR yang meminta agar KPK menunda penyidikan kasus e-KTP, dengan tersangka Setya Novanto, adalah tindakan yang telah melampaui batas kewenangan sebagai pimpinan lembaga negara.

"Jadi begini, surat ini kalau betul yang dikirim Sekjen DPR untuk Pimpinan kpk, meminta penundaan (pemeriksaan Setnov), menurut saya itu sesuatu yang melampaui kewenangan pimpinan DPR. Pimpinan DPR itu bersifat corong," kata Muzani di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Dia menyayangkan langkah dari Wakil Ketua DPR dari Parta Gerindra Fadli Zon, yang menandatangani surat permintaan tersebut. Muzani pun akan menanyakan secara langsung kepada Fadli terkait surat tersebut.

"Saya mau menanyakan kepada Pak Fadli kenapa tulis surat kayak begituan. Saya mau tanya," ujar Muzani.

Menurut dia, Pimpinan DPR harus menghormati proses penanganan kasus e-KTP yang sedang ditangani oleh KPK. Begitupun dengan KPK, harus menghormati langkah hukum yang sedang ditempuh oleh Setya Novanto melalui proses praperadilan.

"Jadi kami sangat menyayangkan surat itu ke KPK. Harusnya Pimpinan DPR tidak harus melakukan itu sambil harus menghormati keputusan KPK. Dan KPK juga menghormati proses langkah hukum yang sedang Pak Novanto mengajukan praperadilan," tutur Anggota Komisi I DPR RI itu.