Liputan6.com, Jakarta Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, meminta pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, yang belum bersikap tegas, menentang aksi kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
Padahal, kata dia, Suu Kyi merupakan salah satu tokoh yang menerima nobel permadaian.
"Harapannya, Aung San Suu Kyi bisa memberikan ketegasan bahwa yang terjadi di Rakhine, Myanmar itu sesuatu yang salah, harus ada langkah konkrit dari pemerintah Myanmar untuk etnis Rohingya," kata Usman dalam sebuah diskusi di Griya Gus Dur, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).
Usman juga meminta pemerintah Myanmar untuk memulihkan status kewarganegaraan etnis Rohingya. Menurut dia, hal itu juga menjadi masalah yang berujung pada pembantaian etnis Rohingya.
"Mengembalikan mereka ke Myanmar, memulihkan dan memastikan ada pertanggungjawaban. Dan memulihkan kewarganegaraan mereka, karena itu akar permasalahan," terang Usman.
Etnis Minoritas di Myanmar
Rohingya adalah salah satu etnis minoritas di Myanmar. Mereka sudah berada di negara itu selama beberapa generasi di wilayah Rakhine, semacam provinsi di Myanmar.
Namun, Pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka sebagai warga negaranya. Bahkan mereka menyebut Rohingya adalah imigran muslim ilegal asal Banglades.
Selain tak diakui kewarganegaraannya, Rohingya juga tak mendapat akses untuk segala pekerjaan di Myanmar, kecuali segelintir dari orang-orang yang terketuk hati memberi pekerjaan informal.
Sampai saat ini, puluhan ribu muslim Rohingya sudah mengungsi ke sejumlah negara. Termasuk di Indonesia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement