Pemerintah Cari Solusi Atasi Konflik Pilkada di Papua

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kondisi politik di Provinsi Papua menjadi bagian penting yang harus diperhatikan pemerintah. Pasalnya, jika tidak diselesaikan, akan menganggu proses Pilkada 2018.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi terbatas setingkat menteri di Kemenko Polhukam. Pertemuan itu khusus untuk membahas masalah di Papua.

"Yang kalah (di Pilkada 2017) tidak mau menerima kekalahan. Walaupun sudah masuk di putusan MK. Jadi kita minta bagaimana arahan pak Menko untuk mengambil solusi kapan dilantiknya. Kalau tidak selesai ini, implikasinya ke pilkada Provinsi Papua tahun depan. Dengan berbagai kompleksitas yang ada," kata Tjahjo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Karena itu, menurut dia, atas instruksi Menko Polhukam Wiranto, maka telah dibuat tim kecil. Hal ini untuk memantau keadaan di kabupaten-kabupaten Papua, khususnya yang rawan dan bermasalah pada Pilkada 2017.

"Ini sudah dikoordinir mencari solusi dan tadi bapak Menko meminta membentuk tim kecil mencermati masing-masing Kabupaten," tegas Tjahjo.

Dia menyebut ada 5 kabupaten yang berkonflik dan harus segera diselesaikan. Yaitu Intan Jaya, Puncak Jaya, Jayapura, Tolikara, dan Kepulauan Yapen.

"Solusi menurut kami siapa yang diputuskan oleh MK. Kan sudah jelas sudah mengikat. Kami harus ada solusi untuk mendamaikan dan mendinginkan," tutur Tjahjo.

Dia pun mengungkapkan masalah ini harus selesai pada Oktober 2017. Karena khawatir akan mempengaruhi Pilkada tahun depan, jika tak dituntaskan dalam waktu dekat.

"Kalau saya Oktober harus selesai. Sudah masuk tahapan pilkada tahun depan. Kalau ini belum selesai dan masuk khawatir ya. Lihat saja di kantor saya saja sudah pukul-pukulan dua kubu," pungkas Tjahjo.

Saksikan video pilihan di bawah ini: