Akbar Tandjung: Surat Fadli Zon ke KPK Bentuk Intervensi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung angkat bicara soal langkah Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto.

Menurut Akbar, Fadli Zon merupakan anggota DPR, namun secara kelembagaan menjabat sebagai pemimpin dewan. Sehingga segala tindakannya tidak dipisahkan antara sebagai anggota dan pimpinan DPR.

"Itu bisa diartikan bahwa ada keringanan untuk mencampuri, mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan," ujar Akbar di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).

Menurut Akbar, KPK harus diberikan penguatan bukan pelemahan. Karena hal itu, Mantan Ketua DPR itu menyarankan agar mempercayakan proses hukum Setya Novanto kepada KPK.

"Biarkanlah proses hakim, kalau proses itu memungkinkan praperadilan, ya silahkan. Saya juga menyampaikan kepada Pak Novanto silahkan melakukan praperadilan, kalau jadi mungkin nanti," ujar dia.

Sedangkan mengenai pemohon surat tersebut, Akbar berpendapat meski dapat memberikan aspirasi sebagai masyarakat, Setya Novanto melupakan bahwa dirinya merupakan pimpinan DPR seperti halnya Fadli Zon.

Sebab, bagi Akbar Tandjung hal tersebut dapat menimbulkan kesanadanya intervensi yang dilakukan parlemen terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

"Publik pada akhir-akhir ini sudah bisa menempatkan apakah itu murni atau ada intervensi di dalamnya. Jadi sulit dipisahkan dalam konteks kehidupan politik," jelas Akbar.