Ketua Panja: Perpres Pelibatan TNI Perjelas Keputusan Politik

Liputan6.com, Jakarta - Panja Revisi UU Terorisme bersama pemerintah, melalui Kemenko Polhukam mewacanakan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Menurut Ketua Panja Muhammad Syafi'i, Perpres ini semakin memperjelas frasa di Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Pasal 7 ayat 2 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatakan, ada 14 operasi militer selain perang. Salah satunya pemberantasan teroris. Tapi operasionalnya harus dengan keputusan politik. Nah keputusan politik dimaksud waktu pembentukannya dulu sangat eforia sekali. Setiap mau ambil keputusan harus lapor DPR," kata Syafi'i di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Dia mengatakan, melihat eskalasi teroris hari ini, tidak mungkin setiap pengambilan keputusan pelibatan TNI dalam menangani terorisme harus melapor DPR terlebih dahulu. Oleh karena itu, supaya ada keputusan politik yang kemudian tetap dijadikan rujukan dalam pelibatan TNI, pemerintah harus segera mengeluarkan Perpres. Penerbitan Perpres juga agar tidak ada tumpang tindih peraturan.

"TNI punya UU sendiri dan di dalam UU-nya sudah mengatur tentang itu. Kalau kita merinci pelibatan di UU ini (UU Terorisme) kita khawatir akan redundant (tumpang tindih) dengan UU TNI itu sendiri. Makanya penegasan pelibatan TNI ada di UU ini (UU Terorisme), tapi rincian kita kembalikan pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini merujuk pada Peraturan Presiden," tegas Syafi'i.

Dia menilai, dengan UU TNI, sudah bisa menjadi pintu bagi Presiden memberikan keputusan politik bagi TNI terlibat penanganan terorisme, tanpa harus juga ke DPR. Akan tetapi agar tidak simpang siur, maka perlu diatur.

"Bagaimana ini? Makanya kita ingin ada keputusan politik yang baku. Itulah Perpres," pungkas politikus Partai Gerindra itu.

Saksikan video di bawah ini: