PDIP Minta KaBIN dan Kapolri Jelaskan Foto dengan Gubernur Papua

Foto antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur [Papua ](3095576 "")Lukas Enembe, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpaw beredar viral di media sosial (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian diminta memberikan klarifikasi secara komprehensif, terkait foto pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw.

Permintaan disampaikan Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Komaruddin Watubun.

Dia mengatakan, beredarnya foto itu telah memicu munculnya banyak informasi simpang siur, yang dikaitkan dengan barter politik atas persoalan hukum yang tengah melilit Lukas.

"Meskipun saya tidak percaya dalam pertemuan itu ada upaya barter politik, tetapi semua pihak yang ada di foto itu sebaiknya melakukan klarifikasi resmi," ujar Komaruddin di Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Sebelumnya Komnas HAM merilis keluhan Lukas Enembe, yang salah satunya menyebutkan, dalam pertemuan itu dipaksa menandatangani surat komitmen untuk memenangkan Presiden Jokowi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 dan PDIP pada pilkada 2018.

Menurut Komaruddin, hanya Budi Gunawan dan Tito Karnavian yang mengetahui topik pembicaraan dalam pertemuan itu.

Meski demikian, pengurus partai wilayah Indonesia timur ini menilai, tidak masuk akal jika ada penugasan partai kepada Lukas, sebab dia bukan kader PDIP tapi Ketua DPD Demokrat.

"Tidak mungkin Lukas diberi tugas memenangkan PDIP, kita sebagai partai ya berjuang sendiri, selama ini kan PDIP dalam berjuang tidak pernah mengharapkan uluran tangan dari kekuasaan," ucap Komaruddin.

Apalagi, lanjut dia, PDIP memiliki sistem tersendiri terkait kaderisasi, terutama untuk diajukan sebagai kepala daerah dan selama ini berjalan dengan baik.

"Kita sendiri punya calon gubernur dari partai, justru itu kami tidak memusingkan nama PDIP dicatut di berita pertemuan mereka tersebut," kata Komaruddin.

2 dari 2 halaman

Respons Mabes Polri

Terkait elektabilitas Presiden Jokowi di Pilpres 2019, Komaruddin yakin, tanpa campur tangan kekuasaan tetap akan mendulang kemenangan.

Apalagi di Papua, menurut dia, berdasarkan survei banyak lembaga, elektabilitas Jokowi tetap tertinggi.

"Fakta pilpres 2014, tidak ada kekuasaan memenangkan Jokowi di Papua. Saya sendiri pimpin tim di sana sehingga tahu sendiri rakyat memilih berdasarkan kesadaran penuh akan sosok Jokowi," papar dia.

"Sekali lagi mudah-mudahan saja berita ini tidak benar, karena ini alat negara (BIN dan Polri) tidak boleh tergoda bermain di wilayah politik," kata Komaruddin.

Mabes Polri sendiri sebelumnya sudah bersuara terkait pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpaw di kediaman Dinas Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan.

Foto pertemuan mereka tersebar luas ke publik pada Kamis, 14 September 2017. Pertemuan mereka berlangsung tertutup dan disebut-sebut terjadi sehari setelah Lukas Enembe diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi anggaran beasiswa APBD Papua 2013-2014.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rikwanto, mengatakan pertemuan tersebut hanya sebatas membahas keamanan wilayah Papua menjelang penyelenggaran Pilkada 2018.

"Jadi pertemuan itu terkait akan diselenggarakan pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama menyangkut aspek dengan aspek keamanan," ujar Rikwanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Jumat 15 September 2017.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: