JK Sebut Pemerintah Akan Pertanggungjawabkan Bantuan Rohingya

Pimpin Delegasi Indonesia, Wapres JK Berjalan Kaki Menuju Markas PBB — Wapres Jusuf Kalla didampangi para staf berjalan menuju markas PBB di New York, AS, Senin (18/09). Jusuf Kalla akan melontarkan isu rencana pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. (Liputan6.com/Tim Media Wapres)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai keputusan pemerintah memberikan bantuan ke Rohingya merupakan suatu tindakan yang baik untuk rakyat. Terlebih, pemerintah menyumbangkan sebagian uang rakyat untuk kebaikan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kata JK, bantuan untuk Rohingya akan diberitahukan secara luas ke masyarakat.

Hal ini disampaikan berkaitan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo menilai bantuan pemerintah untuk Rohingya hanya pencitraan.

"Antara pencitraan dan informasi kan beda sedikit memang, tapi tergantung niatnya. Niat pemerintah adalah apa yang dibayarkan orang disumbangkan orang itu sudah terlaksana. Itu memang pemerintah apa saja juga berbuat begitu," kata Jusuf Kalla sela-sela kunjungannya di New York, Amerika Serikat, Selasa (9/19/2017).

Menurut dia, pencitraan dalam artian positif boleh saja. Hal itu agar masyarakat tahu ke mana saja uangnya digunakan.

"Rakyat itu kalau membayar pajak atau menyumbang supaya tahu. Apa yang Anda sumbangkan sudah sampai. Kalau kita diam-diam saja begitu kan nanti apa. Ini serba salah ini, diam-diam dikritik, terbuka juga dikritik," kata JK.

Dia menegaskan, dalam bantuan Rohingya, jelas bukan pencitraan atau hanya sekadar bantuan lewat saja. Semuanya bentuk kepedulian pemerintah Indonesia.

"Dalam kasus ini bukan pencitraan dalam artian sekadar pencitraan. Tapi pencitraan yang positif penting, apa saja untuk sebagai pertanggungjawaban," pungkas Jusuf Kalla.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Pembelaan Prabowo

Aksi masif bantuan dan solidaritas masyarakat Indonesia kepada etnis Rohingya disikapi kritis Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut dia, masih banyak nasib anak bangsa yang serupa dengan krisis di Rohingya.

"Rakyat kita pun banyak dalam keadaan susah, di Jakarta saja banyak, 1/3 anak di Jakarta kurang gizi, 2/3 anak NTT juga. Sel otak mereka tidak berkembang, diperkirakan sulit lulus SD, fisik kurang kuat, otot dan tulang tidak sempurna, jadi kuli aja tidak bisa, kalah sama Vietnam, Thailand," kata dia dalam acara beda buku di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2017).

Prabowo berharap, ke depan sikap Indonesia bisa lebih mementingkan rakyatnya terlebih dulu dan jangan takut dibilang tidak peduli dengan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di dunia.

"Jadi, mau bantu Rohingya mbok bantu rakyat Indonesia dulu. Bukan kita tidak dianggap solider, kita solider, mengutuk ya mengutuk tapi juga kita koreksi diri kita," jelas dia.

Prabowo bersama tokoh nasional lain seperti Ketua Dewan Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Wakil Sekjen PKS Mardani Ali Sera menggalang solidaritas guna mengentaskan kejahatan kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.

"Ya, kemarin saya juga diundang ke acara aksi bela Rohingya. Dari segi solidaritas saya hadir. Kita simpati dengan mereka dan itu pelanggaran kemanusiaan," kata Prabowo.

Jusuf Kalla
Tokoh
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.
Lihat Selengkapnya
Jusuf Kalla
Rohingya