Pengacara Setya Novanto Pertanyakan Status Penyidik KPK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Setya Novanto melakukan perlawanan atas penetapan status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus e-KTP melalui praperadilan. Pengacara Novanto, Ida Jaka Mulyana, mempertanyakan status penyidik KPK yang masih berstatus aktif sebagai anggota Polri.

Menurut dia, status ganda anggota KPK dan masih aktif di Polri bertentangan dengan hukum. Hal tersebut dikatakannya dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).

"Ini tidak sesuai dengan pengangkatan penyidik KPK yang hanya mengakui penyidik Kejaksaan dan Polri sebagai pegawai KPK. Sehingga penyidik termohon tidak sah menurut hukum," kata Jaka.

Pasal 39 ayat (3) UU KPK menyebut, "Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Selain itu, mereka bingung atas tuduhan yang dijatuhkan kepada Setya Novanto. Pasalnya, saat proyek e-KTP bergulir, Setnov masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, sehingga tidak mungkin memberikan arahan dalam proyek e-KTP.

"Jelas tuduhan tersebut tidak berdasar. Pemohon saat itu merupakan ketua fraksi di DPR dan tidak mungkin memberikan perintah atau memfasilitasi untuk melakukan tindak pidana," ujar Jaka.

Saksikan video pilihan di bawah ini: