Densus Tipikor Tak Akan Tumpang Tindih dengan KPK Jika...

Liputan6.com, Jakarta - Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Keputusan ini diprotes sejumlah pihak karena dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai hal tersebut tidak akan terjadi ketika Densus Tipikor Polri berjalan sesuai aturan dan paham Undang-Undang KPK.

"Ketika densus dibentuk, dia harus tunduk dengan aturan yang ada. Nah itu kan diatur, dengan supervisi. Dengan mengacu pada aturan tersebut, saya yakin Kepolisian tidak tumpah tindih. Karena sudah jelas, yang utama siapa, suporting siapa. Kita berharap ini tidak tumpah tindih dan ikut melihat UU KPK itu," kata Tama di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9/2017).

Dia menuturkan, KPK tidak akan bisa mengatasi kasus korupsi di seluruh Indonesia. Apalagi jika seluruh kasus harus dimonopoli oleh lembaga antirasuah tersebut.

Oleh karena itu, dia tidak mempermasalahkan anggaran Rp 975 miliar yang diajukan Polri. Terlebih, jangkauan Densus Tipikor itu lebih luas.

"Ini kan meng-cover Indonesia. Dan dengan ini, harus segera menyisir seluruh wilayah Indonesia," jelas Tama.

Saksikan video pilihan di bawah ini: