Djarot: Karena KPK, Jakarta Terima Rp 40 M dari Wajib Pajak Nakal

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima Rp 40 miliar dari wajib pajak nakal. Penerimaan tersebut terjadi hanya dalam waktu dua jam.

"Saya terima kasih pada KPK, karena wajib pajak yang bandel, kemudian kita undang dan dalam tempo dua jam kita langsung dapat dana Rp 40 miliar," ujar Djarot di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).

Djarot sendiri mendatangi Gedung KPK untuk menandatangani nota kerja sama terkait optimalisasi pajak dan retribusi. Hal tersebut dia lakukan dalam rangka pencegahan di bidang pajak oleh oknum yang nakal.

"Ini yang kita kerja samakan. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama sebelumnya pada Februari untuk identifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB)," kata Djarot.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan KPK sudah membahas optimalisasi 13 jenis pajak pada tahun ini. Di antaranya pajak air tanah, pajak reklame, penerimaan Perusahaan Jasa Titipan (PJT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak restoran, serta pajak hotel.

Pajak lainnya adalah pajak hiburan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB), dan pajak rokok.

Menurut Djarot, pihaknya sudah menghubungkan akses data antara Pemprov DKI dan KPK terkait pajak dan retribusi.

"Termasuk begini, ini kami temukan, banyak mobil mewah, tapi bodong, enggak terdaftar, enggak ada suratnya. Motor gede juga, jadi suratnya enggak ada. Oleh sebab itu, ini juga sebagai basis data, ini pemiliknya siapa ini, berarti dia beli mobil mewah tetapi belum membayar pajak," terang Djarot.

Saksikan video pilihan di bawah ini: