Pengacara Setnov Hadirkan Bukti LHP KPK dari BPK di Praperadilan

Liputan6.com, Jakarta - Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017). Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Setya Novanto menyerahkan alat bukti suatu lembaga untuk melawan KPK.

Adapun dokumen yang dijadikan alat bukti oleh kubu Setya berupa Laporan Hasil Kinerja (LHP) atas pengelolaan fungsi penindakan KPK tahun 2009-2011 nomor 15 tanggal 23 Desember 2013.

"Kami memiliki dokumen ini dan dengan ini, akan dijelaskan bahwa yang dipermasalahkan (kemarin). Yang kami sebut kemudian LHP KPK No 115," kata pengacara Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana di PN Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).

Kepada Hakim Tunggal Cepi Iskandar, Ketut mengatakan bahwa dokumen yang didapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, telah digunakan dalam sidang praperadilan lain atas nama Hadi Purnomo pada 2015 yang telah diputus secara inkrah, di mana laporan dan putusan mencantumkan LHP KPK yang sama.

"Kedatangan kami diterima pada 19 September 2017. Sesuai permohonan alur informasi BPK, kami diminta mengisi formulir permohonan informasi publik serta tujuan penggunaan informasi tersebut sebagai alat bukti perkara pidana kami cantumkan tegas," tuturnya

Hal tersebut lantas dibantah oleh Kabiro Humas KPK Setiadi. Dia pun menanyakan kepada hakim Cepi, terkait keabsahan LHP LPK 115 yang masih bersifat konsep, serta tidak ada tanda tangan dan cap basah sebagai pengesahan untuk dijadikan alat bukti yang sah.

Hakim Cepi Iskandar pun langsung menengahi debat tersebut. Dia meminta agar pihak Setya Novanto dapat menghadirkan bukti-bukti surat dalam persidangan berikutnya.