Bayi Debora Meninggal Dunia, Ini Sanksi Untuk RS Mitra Keluarga

Liputan6.com, Jakarta - Tim investigasi Dinas Kesehatan rampung menyelidiki kasus meninggalnya bayi Debora pada 3 September lalu.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto mengatakan, hasil investigasi menyebutkan bahwa rumah sakit Mitra Keluarga Jakarta Barat harus merustrukturisasi manajemen. Hal itu bisa diartikan dengan mencopot jabatan kepala rumah sakit mitra Keluarga Jakarta Barat.

"Menstruktur termasuk pimpinannya, ada masalah administrasi, jadwal, penanganan oleh pimpinan RS, " kata Koesmedi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).

Koesmedi melanjutkan, selain mencopot pimpinan, rumah sakit mitra juga harus meningkatkan mutu pelayanan dan kembali didaftarkan atau diakreditasi oleh Dinkes DKI Jakarta.

Dia menambahkan, RS Mitra Keluarga Jakarta Barat dalam hal ini PT Ragam Multi harus membuat regulasi baru terkait penanganan pasien gawat darurat.

"Selesaikan regulasi 1 bulan. Dan harus melaksanakan akreditasi 6 bulan dengan mengajukan laporan. Harus melaksaankan kapastias kesehatan, dan non kesehatan. Mulai berlaku ditetapkan 25 september," ujar dia.

Koesmedi menegaskan, jika tidak dilakukan bukan tidak mungkin pihaknya akan menindak tegas dengan penutupan dan pemberhentian operasional rumah sakit.

"Iya bisa ke sana (ditutup) kalau memang rekomendasi itu tidak dijalankan," tegas dia.

Di sisi lain, Koesmedi menyebutkan, tidak ada kesalahan prosedur kesehatan dalam tindakan yang diambil rumah sakit Mitra Keluarga Jakarta Barat terhadap bayi Debora.

"Sudah prosedur, telah melakukan tindakan medis berupa pembebasan nafas jalan dan melakukan informed consent sebelum melakukan tindakan, " ujar dia.

Koesmedi menjelaskan, bayi Debora datang dalam kondisi berat, dan saat itu juga telah dilakukan perhitungan skorsing pediatric logistic organ dysfunction. Atau dengan kata lain keadaan Debora sudah payah.

"Dari hasil perhitungan didapat skor 30 persen dengan predict death rate (PDR) atau kemungkinan meninggalnya sudah sebesar 79,6 persen," ungkap dia.

Koesmedi menambahkan, dokter telah melakukan tata laksana kegawatdaruratan sesuai standart profesi dan kompetensi.

Sebelumnya dokter spesialis anak sudah memberikan advice kepada dokter UGD akan tetapi, tidak dapat hadir karena pada waktu yang sama dengan bertugas jaga di rumah sakit lain.

"Dokter UGD telah melakukan konsultasi dengan dokter ahli terkait tindakan medisnya," tambahnya.