KPK Dalami Penganggaran Kasus Proyek Bakamla di DPR

Liputan6.com, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut pembahasan anggaran proyek pengadaan satelit monitoring pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) di DPR. Dalam pembahasan itu, sejumlah anggota legislatif diduga ikut terlibat.

"Apakah ada pihak lain yang akan didalami terkait proses penganggaran, tentu akan didalami," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (29/9/2017).

Menurut Febri, untuk mendalami proses pembahasan penganggaran proyek tersebut, pihaknya telah memanggil sejumlah saksi, di antaranya Sekjen DPR Achmad Djuned. Dari hasil pemeriksaan Djuned, penyidik mendapatkan risalah rapat-rapat pembahasan anggaran proyek Bakamla di DPR.

Dari risalah itu, pihaknya dapat mengetahui siapa saja pihak-pihak yang turut terlibat. "Yang pasti dalam kasus Bakamla ini, kami sudah masuk dalam aspek penganggarannya," kata Febri.

Diketahui, dalam proyek pengadaan satelit monitor, Bakamla dan DPR menyepakati anggaran proyek senilai Rp 400 miliar. Namun anggaran itu dipangkas menjadi Rp 220 miliar dengan alasan pemerintah sedang lakukan penghematan.

Dalam persidangan, Dirut PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) Fahmi Dharmawasyah terbukti telah menyuap untuk memuluskan perusahaannya menggarap proyek ini. Sehingga tender proyek tersebut dimenangkan PT MTI.

Fahmi mengakui telah menyerahkan uang Rp 24 miliar ke politikus PDIP, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Uang tersebut diduga telah disalurkan ke sejumlah anggota DPR.