SMRC: Setnov Menang di Praperadilan, Tak Dongkrak Suara Golkar

Viral Foto Setya Novanto dengan Alat Bantu Napas — Setya Novanto (Putra Pribumi/twitter.com)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai, sejumlah kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan kader Golkar lainnya, berdampak negatif bagi partai berlambang pohon beringin itu.

Banyaknya kasus hukum yang menjerat Partai Golkar, kata Sirojudin, membuat masyarakat tak lagi percaya. Ini menyebabkan elektabilitas Partai Golkar menurun.

"Ketika image (buruk) terkena pada pimpinan pusat sampai daerah. Problem defisit kredibilitas menjadi lebih menyeluruh dan berefek langsung kepada Golkar. Tidak hanya pada tokoh-tokohnya, tapi juga partai secara menyeluruh," ujar Sirojudin di Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

Dia menuturkan, hal yang membuat elektabilitas menurun drastis adalah proses hukum yang sering menyeret nama Setya Novanto. Padahal, saat Golkar mendukung pemerintah Jokowi, elektabilitasnya telah meningkat.

"Dukungan Golkar terhadap Joko Widodo memperbaiki image Partai Golkar secara kseluruhan," kata Sirojudin Abbas.

Sirojudin juga menyarankan agar Partai Golkar segera melakukan pembenahan untuk memulihkan elektabilitasnya yang kian merosot.

"Perlu langkah politik yang tepat dari sisi upaya memulihkan kredibilitas itu. Tanpa pemulihan sistemik, sulit bagi Golkar memperbaiki kredibilitas," terang dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Evaluasi Hasil Praperadilan

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, proses praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tidak berkaitan dengan struktur partai.

Menurut Nurdin, praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Novanto merupakan urusan pribadinya sendiri.

"Praperadilan itu tidak berkaitan dengan struktur Partai Golkar, praperadilan urusan pribadi Pak Setya Novanto, tidak boleh dicampuri dengan urusan Partai Golkar," ujar Nurdin di Menara Peninsula Hotel Jakarta, Jumat 29 September 2017.

Nurdin menjelaskan, apa pun hasil praperadilan, Partai Golkar tetap akan mengevaluasi kinerja partai selama ini.

"Khususnya, penurunan elektabilitas Partai Golkar yang perlu segera diantisipasi, karena waktu kita untuk berkerja tidak lama lagi dan tidak cukup lagi," kata dia.

Karena itu, ucap Nurdin, pada 3 Oktober mendatang sudah masuk ke tahap pendaftaran awal calon pilkada 2018.

"Karena untuk 17 April dan 3 Oktober minggu depan itu sudah tahapan pendaftaran, terus akan berproses tahapan ini, sehingga kinerja partai harus dilakukan dengan akselerasi yang tinggi," kata dia.