Wiranto: Hentikan Perdebatan soal Pengadaan Senjata

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum Kemamanan (Menko Polhukam) Wiranto tegas meminta publik untuk tidak lagi memperdebatkan soal polemik pengadaan 5.000 senjata. Pihaknya pun berjanji akan mendalami asal sumber persenjataan dan menginformasikan kepada publik secara jelas.

"Publik bukan tempat diskursus menyelesaikan masalah seperti itu. Beri kesempatan saya bersama Panglima TNI dan Kapolri, BIN yang terlibat pengadaan senjata, biar kami menyelesaikan itu. Hasilnya kita panggil wartawan, sampaikan hasil setelah kordinasi tuntas," tegas Wiranto di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).

Dia juga meminta agar tidak ada lagi spekulasi dan isu yang terus diembuskan di masyarakat soal senjata. "Jangan diributkan di luar, membuat spekulasi, digoreng lagi, karena itu setop dulu. Kami koordinasi internal dan sampaikan kepada publik," jelas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, isu 5000 senjata mencuat dari ucapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Saat itu, Gatot menyebut ada institusi yang hendak menyuplai senjata tersebut secara ilegal.

Sontak, pernyataan ini membuat gempar seiring isu paham komunis yang berkembang dan menimbulkan spekulasi publik tetang kebangkitan PKI. Wiranto sendiri sudah menjelaskan bahwa kabar ribuan senjata tak bertuan tak tidak benar.

"Masalah ini tidak perlu dipolemikkan, ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Minggu 24 September 2017.

Dia menjelaskan, Gatot merasa bahwa perlu perizinan dari Mabes TNI karena standar TNI, tetapi ternyata senjata yang dipesan nonstandar TNI. Oleh karena itu, kata Wiranto, izin cukup dari Mabes Polri.

"Maka hanya komunikasi yang perlu disambungkan, dan setelah disambungkan tidak ada masalah, selesai," tegas dia.