Gamawan Fauzi Disebut Terima Honor Diduga dari Uang Proyek E-KTP

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan di Dirjen Dukcapil Suciati menyebutkan, selain Agun Gunandjar, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga diduga menerima uang dari Irman.

Pernyataan di atas diungkapkan Suciati dalam sidang kasus korupsi, dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin, 2 Oktober 2017.

Suciati juga mengaku pernah diberikan uang USD 73.700 oleh Irman. Selain itu, dirinya juga diberikan Rp 495 juta oleh Sugiharto, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP.

Menurut Suciati, Irman memerintahkan agar uang tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan supervisi proyek e-KTP. Misalnya, untuk membiayai kunjungan kerja atau honor. 

"Misalnya ada dialog interaktif di stasiun TV, untuk membayar narasumber. Misalnya, Pak Menteri sebagai narasumber, atau Bu Sekjen juga," kata Suciati saat persidangan.

Suciati juga menyebutkan, Gamawan Fauzi saat itu diundang menjadi narasumber dalam kegiatan di lima kota. Setiap kali menjadi pembicara, Gamawan selaku Mendagri mendapat honor Rp 10 juta.

"Kalau di daerah Pak Menteri buka acara. Ada lima kali di beberapa provinsi," ungkap dia.

Dalam persidangan, jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa catatan pengeluaran uang yang dibuat saksi Suciati. Barang bukti itu dibenarkan Suciati.

Persidangan sebelumnya, Irman dan Sugiharto juga mengakui pernah menerima uang dari Andi Narogong. Saat itu, Sugiharto yang menjabat sebagai Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil menerima uang USD 200.000 dari Andi Narogong.

Menurut Irman, dari total uang yang diterima Sugiharto Rp 1,3 miliar, dia serahkan kepada Suciati.

Andi Narogong didakwa merugikan negara Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP dengan anggaran Rp 5,9 triliun. KPK menduga ada banyak penggelembungan dana dalam proses pengadaan e-KTP.

Menurut jaksa, Andi diduga kuat terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Jaksa juga mendakwa Andi berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP. Andi diduga mengatur pengadaan dalam proyek e-KTP bersama-sama dengan Setya Novanto.

Saksikan video pilihan berikut ini: