Pemerintah Kuasai 30 Frekuensi, Parpol Bakal Punya Stasiun TV?

Liputan6.com, Jakarta - Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) akan dilakukan dalam rapat paripurna hari ini. Sistem analog ke digital masih menjadi perdebatan di DPR.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas mengatakan, 30 dari 40 frekuensi yang ada di Indonesia akan dikelola pemerintah, jika menggunakan sistem single mux operator. Sebab, 10 di antaranya sudah dikuasai swasta.

"Ada 10 frekuensi yang sudah dikuasai swasta, selebihnya itu 30 akan ditarik dan kuasai oleh negara," kata Supratman di Senayan, Jakarta Pusat, Senin 2 Oktober malam.

Menurut Supratman, sistem single mux sudah sesuai perundang-undangan di Indonesia, sebab frekuensi merupakan sumber yang terbatas. Sehingga keleluasan harus dikuasi negara.

Namun, kata dia, negara juga tidak boleh mematikan usaha milik swasta. Hal itu juga telah dinyatakan dalam undang-undang yang ada.

"Tidak boleh mematikan usaha yang sudah eksisting. Makanya, kepada seluruh usaha, baik itu lembaga swasta yang ada," ujar Supratman.

Supratman menjelaskan, dengan menggunakan single mux, setiap Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) nantinya hanya memiliki satu kanal yang berisi 12 chanel.

Untuk sisa frekuensi yang ada dan dikuasi negara, menurut Supratman, akan memberikan peluang dalam kepemilikan media siaran yang beragam.

"Termasuk, yang kita setujui yaitu memberikan kepada parpol untuk memilili televisi sendiri. Itu telah kita sepakati," ujar dia.

Sedangkan, untuk proses migrasi dari analog ke digital, Supratman menyebutkan, akan diselesaikan maksimal dalam kurun empat tahun.

"Tapi itu maksimal, iya bisa setahun, dua tahun itu sudah selesai," Supratman menandaskan.

Saksikan video pilihan berikut ini: