JK: Menteri Jangan Gaduh di Luar Rapat Kabinet

Jusuf Kalla Berpidato di Sidang Majelis Umum PBB — Wapres Jusuf Kalla mewakili Indonesia menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Kamis (21/9). Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu isu perhatian Indonesia pada Sidang PBB tahun ini. (TIM MEDIA WAPRES)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan kepada para menteri bahwa apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di sidang kabinet paripurna Senin 3 Oktober 2017 kemarin adalah perintah. Sehingga tidak ada menteri ataupun kepala lembaga yang boleh berbuat gaduh di muka umum.

Saat memimpin sidang paripurna, Jokowi mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga untuk tidak sembarang membuat pernyataan.Terlebih bila pernyataan tersebut dapat membuat kegaduhan di masyarakat.

"Sudah perintah kan. Kita harus jalankan. Memang kita sudah peringatkan kepada menteri untuk jangan membikin gaduh atau berbeda pendapat di muka umum," ucap JK di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Dia menegaskan, jika ingin mempunyai pandangan berbeda, hendaknya disampaikan dalam rapat. Bukan diumbar ke publik.

"Berbeda pendapat di rapat jangan di muka umum, apalagi antarpemerintah," jelas JK.

Dia menegaskan, dalam kabinet seharusnya tunduk dengan perintah. Sehingga tidak boleh ada kegaduhan.

"Pemerintahan itu tidak ada demokrasi terbukanya, artinya tertutup demokrasinya. Tidak boleh berbeda pendapat di luar, apalagi bergaduh," pungkas JK.

2 dari 2 halaman

Sembarangan Buat Pernyataan

Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Ia mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga untuk tidak sembarang membuat pernyataan.

Terlebih bila pernyataan tersebut dapat membuat kegaduhan di masyarakat.

"Politik harus kondusif, jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat bingung dan khawatir," ujar Jokowi di Kompeks Istana Negara Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Dia meminta agar masalah antara kementerian dan lembaga segera diselesaikan di tingkat menteri koordinator. Apabila tidak selesai di tingkat menteri koordinator, maka perlu diselesaikan di tataran Wakil Presiden.

"Semua permasalahan antarlembaga dan kementerian, selesaikan secara kondusif. Bahas di tingkat Menko, belum selesai juga ditingkat Wapres. Belum selesai, bisa ke saya," jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan bahwa 2018 adalah tahun politik. Pada 2018, akan terjadi pileg hingga pilpres. Untuk itu, Jokowi menegaskan jangan sampai ada kontroversi.

"Perlu saya ingatkan 2018 sudah tahun politik. Ada pilkada, ada tahapan pileg, pilpres sudah masuk. Oleh sebab itu, jangan melakukan hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dan kontroversi," pungkas Jokowi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Jusuf Kalla
Tokoh
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.
Lihat Selengkapnya
Jusuf Kalla