Komisi I dan III DPR Rencanakan Rapat Gabungan dengan TNI-Polri

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menuturkan, ada rencana mengadakan rapat gabungan bersama Komisi I DPR untuk membahas soal isu pengadaan senjata yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, rapat gabungan tersebut akan mengundang Polri dan TNI.

"Memang Komisi III sudah koordinasi juga dengan Komisi I, kami hadirkan pihak Polri dan TNI supaya polemik pengadaan senjata bisa berakhir tidak menjadi perdebatan di publik," ujar Sudding di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Dalam rapat gabungan tersebut, menurut dia, dapat digali beragam informasi. Mulai dari proses pengadaan senjata yang sebenarnya, hingga apa saja jenis senjata yang boleh dibeli.

"Mulai dari proses pengadaan, kemudian bagaimana dengan jenis senjatanya, apakah itu dalam konteks untuk masalah penjagaan seperti apa, apakah senjata itu masuk kategori senjata tempur dan sebagainya. Saya kira banyak hal yang nanti akan dikonfirmasi ke pihak kepolisian dan TNI," papar Sudding.

Terkait kapan rapat gabungan itu akan dilakukan, Sudding menyebut, masih terus dikoordinasikan. Menurut dia, rapat gabungan seperti ini bisa saja dilakukan.

"Ini sementara ada kemungkinan pembicaraan lanjutan Komisi I dan III untuk membicarakan, apakah bisa kita lakukan rapat gabungan. Karena hal seperti ini biasa kita lakukan ketika terjadi lintas institusi yang tidak bermitra dengan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) Komisi III," tutur dia.

Sudding menilai, masalah seperti ini mungkin saja terjadi meski ada aturan, namun kurang dilakukan koordinasi antara pihak-pihak terkait.

"Saya kira kalau lihat dari sisi aturan mengenai pengadaan senjata baik itu yang dilakukan institusi kepolisian atau lainnya, itu selalu di bawah koordinasi Panglima TNI dan seharusnya Panglima TNI harus tahu pengadaan senjata seperti itu," tegas politisi Partai Hanura ini.