Kemenag Akan Terapkan Standar Harga Layanan Umrah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama menyusun regulasi yang mengatur Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, salah satu hal yang diatur dalam regulasi itu ialah mengenai standar harga ibadah umrah. Regulasi tersebut disusun agar kasus penipuan dengan promo murah umrah seperti kasus First Travel tak terulang.

"Terkait revisi regulasi akan kita terbitkan. PPIU harus ada standar minimal harga referensi agar masyarakat tahu (umrah) ini bukan sekadar wisata umum. Ini wisata religius, perjalanan ibadah," ucap Lukman di Gedung Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Kav C19, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2017).

Dia menuturkan, selama ini Kemenag hanya menetapkan standar layanan yang harus diberikan PPIU tanpa ada standar untuk fasilitasnya.

"Perlu ada harga referensi sesuai standar pelayanan. Selama ini yang diterapkan Kemenag adalah standar layanan yang harus diberikan PPIU. Misalnya, hotel minimal bintang tiga. Namun, standar layanan saja tidak cukup, perlu ada harga referensi," ujar Lukman.

Walau begitu, ternyata standar harga tersebut belum ditentukan Kementerian Agama sampai saat ini karena regulasinya masih dalam pembahasan.

"Kita sedang mendalami (standar harganya), belum final. Umrah kan wilayah geografis di mana saja. Ada dari Aceh, Kalimantan, belum lagi bentuk layanan berbeda," kata Lukman.

Jangan Tergiur Promo

Lukman meminta masyarakat tidak mudah pula tergiur oleh promo murah perjalanan ibadah umrah. Sebab, umrah bukan sekadar wisata, melainkan juga wisata religius, perjalanan ibadah.

"Pelakunya bukan kaya materi, cukup edukasi, relatif tetapi juga dari (masyarakat yang) sisi pendidikan belum tinggi. Yang bisa menjadi objek penipuan tertentu, mudah diimingi harga rendah. Kita tidak ingin persaingan bisnis travel umrahnya tidak sehat dan saling menerapkan harga semurah mungkin," kata dia.

Bisnis perjalanan ibadah umrah pun diharapkan bisa memiliki persaingan sehat terkait penerapan harganya.

Dia mengatakan, hal penting lainnya adalah PPIU harus mengatur waktu antara pendaftaran dan pemberangkatan calon jemaah umrah. "Kita ingin perkuat sekitar tiga bulan. Tidak bisa uang itu diputar untuk bisnis," kata dia.

"Pada dasarnya izin PPIU ini izin memberangkatkan ke Tanah Suci bukan izin menginvestasikan dana yang sumbernya dari calon jemaah umrah," Lukman menandaskan.