BIN: Senjata Polri Ditahan BAIS TNI Hanya Masalah Administrasi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto, mengatakan, pengadaan senjata Brimob hanya masalah administrasi. Karena itu, masalah ini akan menjadi bahan pembicaraan lebih lanjut.

"Menurut saya kan ini masalah administrasi yang belum selesai, dan tentu pembicaraan lebih lanjut komunikasi bersama antar-kedua belah pihak," kata Wawan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017.

Wawan meyakini, masalah pembelian senjata ini segera selesai.

"Insyaallah selesai antar-pimpinan di level atas," ujar dia.

Dengan bertemunya para pemimpin di level atas, kata Wawan, masalah pengadaan senjata tentu dapat diselesaikan. Dengan begitu, polemik serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

"Ini bisa diwadahi untuk menghindari pertikaian-pertikaian yang akhirnya kontra produktif, andai kata ini lantas menunjukkan suatu hal polemik-polemik seperti itu," pungkas Wawan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Polemik Pembelian Senjata

Polemik pembelian atau pengadaan senjata bermula saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut, ada pengadaan 5.000 senjata di luar TNI. Polri pun angkat suara perihal pengadaan 280 senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm, yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta.

Polri menyebutkan, penahanan senjata jenis kejut oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) di Bandara Soetta ini, hanya prosedur pengecekan impor senjata. Biasanya proses ini tak kurang dari satu minggu. Polri juga sudah dua kali membeli jenis senjata yang sama.

Polri juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, terkait pengadaan 280 pucuk senjata SAGL Kal 40 x 46mm dan 5.932 butir peluru.

"Ada komunikasi. Ada komunikasinya," ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta, Sabtu, 30 September 2017.

Sementara, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui prosedur pengadaan senjata api di Indonesia belum berjalan baik. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya polemik senjata ilegal, dan tertahannya senjata Polri di Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

"Koordinasi ini belum berjalan dengan benar, mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena (melalui) satu induk, yaitu Menteri Pertahanan," ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.