Wiranto: Wajar kalau Panglima Tertinggi TNI Ingatkan Prajurit

Liputan6.com, Cilegon - Dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-72 TNI, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa politik TNI adalah politik negara. Hal ini seolah mempertegas ucapan senada yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku Panglima Tertinggi TNI.

Memperjelas hal tersebut, Menteri Kordinator Poltik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menerangkan, ucapan Presiden bahwa politik TNI adalah politik negara merupakan arahan yang sangat jelas diamanatkan kepada TNI.

"Sangat logis dan wajar kalau seorang Bapak, seorang Panglima Tertinggi selalu mengingatan kepada prajurit untuk selalu taat kepada sumpahnya," jelas Wiranto usai menghadiri perayaan HUT TNI di Dermaha Kiat Indah, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).

Dia meneruskan, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga adalah komitmen bagi anggota TNI dengan pangkat apa pun serta untuk seluruh matra, baik laut, udara dan darat.

"Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI mengingatkan bahwa mereka adalah bhayangkari bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai pengawal bangsa Indonesia, negara yang berdaulat dan pemerintah yang sah," tegas Wiranto.

Saat memimpin upacara peringatan HUT ke-72 TNI, Presiden Jokowi mengingatkan kembali bahwa politik tentara adalah politik negara dan loyalitas tentara adalah loyalitas untuk bangsa dan negara. TNI, kata Jokowi, milik semua golongan.

"Politik dan loyalitas berarti kesetiaan berjuang untuk rakyat, setia pada pemerintah yang sah. TNI adalah milik nasional yang ada di semua golongan, yang tidak terkotak-kotak," kata Presiden Jokowi dalam pidatonya.

Pada kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan bahwa TNI tidak masuk ke dalam politik praktis. Namun, TNI selalu menjamin keutuhan dan membangun kesatuan serta solidaritas antaranak bangsa.

"Saya bangga dan terkesima mendengar sumpah prajurit, sumpah saudara-saudara sekalian untuk setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucap Jokowi.