Wiranto: Peraturan Pengadaan Senjata Akan Dibincangkan Bersama

Wiranto Pimpin Rakor dengan Panglima Tni, Kapolri, BIN, Menhan, Bea dan Cukai — Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan usai rapat koordinasi terkait polemik pengadaan senjata di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (6/10). Dalam rapat tersebut, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi juga turut hadir. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan untuk aturan tunggal terhadap pengadaan dan penggunaan senjata agar tidak saling tumpang tindih masih memerlukan waktu. Dia meminta masyarakat bersabar lantaran akan dibincangkan bersama.

"Soal senjata, amunisi selesai. Soal kapan peraturan pengadaan senjata itu nanti dibincangkan bersama. Ya tunggu dulu, napas dulu, abis 5 Oktober (HUT TNI). Kemudian konsolidasi semua masing-masing, menyiapkan bahan, baru kita panggil," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Dia menambahkan perlu kematangan untuk merapatkan hal tersebut. Sehingga tidak bisa dilakukan terburu-buru.

"Bagaimana mengadakan suatu pembicaraan bersama, mana yang kita hapuskan, mana yang kita jadikan satu perundang-undangan yang bisa memayungi semua aktivitas pengadaan senjata. Itu kan jelas sekali. Sabar aja," jelas Wiranto.

Dia mengutarakan, hal ini penting dilakukan. Pasalnya, agar tidak terjadi lagi kesalahan ke depannya.

"Tapi bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih efektif, konstruktif, sehingga membuahkan sesuatu yang jelas," pungkas Wiranto.

2 dari 2 halaman

Pernyataan TNI

Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto sebelumnya meminta agar ada aturan baru yang bisa menaungi semua instansi untuk pengadaan dan pengunaan senjata. Adapun aturan tersebut, harus berbentuk Peraturan Presiden atau Perpres.

"Pasti (ada aturan baru). Kita upayakan yang bisa memayungi semuanya adalah Perpres," ucap Wuryanto di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Dia membantah bahwa pengadaan senjata, Polri melanggar aturan. Namun hanya saja, aturannya memang tumpang tindih.

"Semuanya berdasarkan peraturan yang berlaku. Saya yakin polisi juga gunakan peratutan yang berlaku. Tapi ada perbedaan-perbedaan itulah yang tidak bisa dilaksanakan," tegas Wuryanto.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Gedung DPR RI Dijaga Ketat

Wiranto
Tokoh
Wiranto adalah Ketua Umum Partai Hanura dan kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Lihat Selengkapnya
Wiranto
TNI
Peristiwa
Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Lihat Selengkapnya
TNI
Pengadaan senjata Polri