Pemerintah Disebut Anti-Kritik, Ini Kata Mendagri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah bahwa pemerintah anti-kritik. Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK justru sangat terbuka dan transparan dalam tata kelola pemerintahan.

"Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 E bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat," kata Tjahjo seperti dikutip dari laman pribadinya, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Jokowi, kata dia, juga sangat terbuka kepada masyarakat dan siapa pun boleh mengkritik Presiden atas kinerja yang diemban pemerintah.

"Yang tidak boleh dilakukan adalah fitnah dan menebar kebencian," ucap politikus PDIP itu.

Tjahjo juga menegaskan, dibekuknya sindikat Saracen ini bukan untuk mempersempit kebebasan pendapat.

"Tentu saja tidak, justru hal tersebut bertujuan untuk memastikan ketertiban di masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa yang beradab, tanpa fitnah dan adu domba," kata dia.

Sementara, kata Tjahjo, proses pidana terhadap Saracen diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

"Saracen adalah jaringan yang sangat terorganisasi, siapa pun boleh mengeluarkan pendapat dalam media sosial, asal tidak melakukan fitnah, penebaran kebencian dan adu domba. Biarkan kepolisian memproses hal tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan," tandas Tjahjo.