MA Perintahkan Putus Kontrak Aerta dan Palyja, Ini Respons Djarot

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah (MA) mengabulkan gugatan warga negara untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta. Putusan MA itu ditetapkan Selasa 10 Oktober 2017.

Ma juga memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutus kontrak pengelolaan air dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum menerima salinan putusan tersebut.

"Enggak tahu, belum diberi tahu saya, Biro Hukum harus pelajari dulu seperti apa. Karena itu sudah berjalan dengan Palyja dan Aetra sejak berapa tahun lalu," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Ia belum dapat memperkirakan dampak putusan MA tersebut. Karena itu, Djarot belum bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil.

"Apa sahamnya Aetra, Palyja kita beli semua? Kan dia invest, atau seperti apa kita belum tahu. Karena dulu pernah kita mau ambil sahamnya tapi enggak jadi karena ada kasus hukum," jelas dia.

Hanya saja, Djarot menegaskan keputusan apa pun yang nanti diambil jangan sampai mengganggu pelayanan air bersih di Ibu Kota.

"Fokusnya itu pelayanan pada warga jangan sampai terganggu," tegas Djarot.