Pengugat Swastanisasi Air: Pemprov DKI Jangan Bangkang Putusan MA

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), Arif Maulana, meminta Pemprov DKI segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung. Dalam putusan nomor 31 K/Pdt/2017, MA memutuskan pengalihan kewenangan pengolahan air dari Pemprov DKI kepada swasta melanggar undang-undang.

"Jangan sampai pemerintah membangkang putusan ini," kata Arif, ketika dihubungi Liputan6.com, Kamis (12/10/2017).

Pemprov DKI melalui BUMD PT Perusahaan Air Minum Jaya bekerja sama dengan perusahan swasta untuk mengelola air. Sejak 1997, dua perusahaan, PT Aerta Air Jaya dan PT PAM Lyonnasie Jaya, digandeng. Kerja sama dengan dua perusahaan itu berlanjut hingga saat ini.

MA, dalam putusannya, menyatakan kontrak kerja sama dengan swasta merupakan tindakan melawan hukum. Karena itu, MA memerintahkan Pemprov DKI memutus kontrak pengelolaan air dengan kedua perusahaan itu.

Arif mengakui amar putusan MA tidak memberi tengat kapan pemutusan kontrak harus dilakukan. Realisasinya akan tergantung niat baik Pemprov DKI.

Menurut Arif, hal ini menjadi tantangan bagi penegakan putusan itu ke depan.

Ia masih meyakini Pemprov DKI akan mematuhi putusan MA. Arif juga tidak memungkiri pemutusan kontrak bukan persoalan sederhana.

"Kami memahami persoalan ini kompleks, banyak aspek yang harus diperhitungkan," Arif berujar.

Ia berharap proses transisi nantinya berjalan mulus. Yang terpenting, menurut dia, pelayanan air bersih bagi masyarakat menjadi lebih baik.