Kapolri Akan Ikutkan Kejaksaan dalam Densus Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akan memasukkan unsur Kejaksaan dalam Densus Antikorupsi. Hal ini sengaja dilakukan guna mencegah terjadinya bolak-balik berkas perkara kasus korupsi.

"Kami berharap nanti di densus ada tim dari Kejaksaan. Sehingga potensi bolak-balik berkas tidak terjadi," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Tito mencontohkan, adanya satu kasus korupsi besar yang telah lama ditangani Bareskrim. Namun berkas perkaranya belum juga dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

Kasus itu, lanjut dia, adalah perkara korupsi penjualan kondensat milik negara yang dilakukan Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait PKN kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp 35 triliun. Oleh karena itu, Tito menyayangkan hal tersebut.

"Padahal lebih besar kerugian negaranya dari e-KTP. Sudah dikirim ke Kejaksaan, tapi masih bolak-balik," ucap Tito.

Saksikan video pilihan di bawah ini: