DPR Cecar Polri soal Pemanggilan Paksa Miryam S Haryani

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR mencecar Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait aturan pemanggilan paksa mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani. Beberapa waktu lalu, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah meminta Polri untuk memanggil paksa Miryam S Haryani ke DPR, tetapi ditolak oleh Kapolri.

"Yang kami sayangkan di Undang-undang (MD3) itu tertera Kepolisian RI, sehingga perintah Undang-Undang ke sana. Kalau di Undang-undang perintahnya Pamdal, kami enggak akan minta bantuan Polri," ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo saat rapat bersama Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa mengatakan, Polri dalam wilayah pelaksanaan hukum tidak boleh menerjemahkan makna dari hukum itu sendiri. Polri dalam hal ini terlihat seperti menafsirkan Undang-Undang.

"Ada kecenderungan Pak Kapolri menerjemahkan Undang-Undang. Tugas polisi adalah melaksanakan hukum," kata Desmond.

Anggota Komisi III DPR yang juga Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menambahkan, pemanggilan paksa ini bukanlah ranah pidana yang membutuhkan hukum acara.

"Ini ranah hukum tata negara yang dalam konteks hukum tata negara," jelas Agun.

Sementara itu, Tito mengatakan, sepanjang Undang-Undang tegas dan eksplisit, maka tidak akan ada keraguan Polri melaksanakannya. Terkait soal pemanggilan paksa ini, ia mengaku akan mempertimbangkan dengan membahasnya bersama para pakar di internal kepolisian.

"Jadi persoalannya mungkin pada saat pembuatan undang-undang juga tidak lengkap. Coba saja ada satu ayat, satu pasal menyampaikan bahwa teknis acara pemanggilan paksa dan penyanderaan disesuaikan dengan KUHAP," tegas Tito.