Anies-Sandi Akan Terima Tunjangan Operasional Rp 4,5 M per Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, segera dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober nanti.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDHKLN), M Mawardi, mengungkapkan beberapa fasilitas yang akan diterima DKI 1 dan 2 itu setelah resmi menjabat.

Salah satunya, Anies-Sandi berhak mendapatkan tunjang operasional atau Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp 4 miliar-4,5 miliar setiap bulannya.

Angka fantastis itu didapatkan berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000 dengan perhitungan 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI, yakni Rp 35 triliun.

"Operasional menyesuaikan PP 109 Tahun 2000, yakni 0,12-0,15 dari PAD. Gubernur (sebelumnya) sekitar Rp 4 miliar," kata Mawardi pada Liputan6.com, Jumat (13/10/2017).

Adapun Pasal 9, PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur, "Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah ayat F di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen."

Tunjangan operasional itu digunakan tidak hanya untuk gubernur, melainkan wakil gubernur untuk operasional sehari-hari. Berdasarkan PP yang sama, biaya penunjang operasional itu dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"(BPO) itu untuk kepala daerah dan wakil. Pembagian tergantung kesepakatan mereka," ucap Mawardi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: