Menko Polhukam Serahkan Jalan Keluar Polemik Senjata ke Tim 11

Kota Pahlawan Jadi Tuan Rumah Djarum Superliga 2017 — Ketum PBSI, Wiranto, memberikan keterangan saat jumpa pers Djarum Superliga 2017 di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (11/1/2017). Tahun ini Djarum Superliga akan berlangsung pada 19-26 Februari di GOR DBL Arena. (Bola.com/Vitalis Yogi Trisna)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kordinator Politik Hukum Kemanan Wiranto membentuk kelompok khusus untuk menyelesaikan polemik pengadaan senjata. Kelompok bernama Tim 11 ini beranggotakan perwakilan tiap kementerian/lembaga, termasuk Polri dan TNI.

"Kemarin sudah kumpul dan rundingkan, kita sepakat terbitkan kebijakan tunggal yang komperhensif, yang dapat mengatur adil. Jelas bagaimana penataan penggunaan senjata api," kata Wiranto di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

Nantinya, lanjut Wiranto, aturan tunggal akan mengatur seputar pembelian, penggunaan, dari tiap lembaga dan institusi.

"Seperti apa TNI, seperti apa Polisi, (diatur) seperti apa, Bea Cukai seperti apa, BNN, BNPT seperti apa, kita tata kembali," jelas mantan panglima ABRI ini.

Wiranto berharap dengan adanya aturan tunggal, tidak ada salah pengertian di antara lembaga. Hanya saja, Wiranto masih enggan mengungkap payung hukum yang akan jadi pedoman.

"Itu nanti ya," tutupnya singkat.

Sebelumnya, Pembentukan kelompok khusus ini diungkap Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat kerja antara Komisi III DPR dan Polri, Kamis 12 Oktober 2017.

"Kerja (tim 11) sudah masuk ke rapat teknis, untuk membentuk tim pengaturan regulasi dan lain-lain," terang Tito di depan anggota Komisi III.

2 dari 2 halaman

Koordinasi Buruk

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyinggung persoalan impor senjata api milik Brimob Polri. Hal ini disampaikan Bambang dalam rapat kerja Komisi III dengan pimpinan Polri di gedung DPR, Jakarta.

Bambang menyebut masalah senjata api ini disebabkan kurangnya koordinasi antara institusi pemerintah."Karena ini sebetulnya urusan pemerintah. Koordinasi pemerintah yang buruk," kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Namun, politikus Partai Golkar itu mengaku pihaknya sudah mendapat penjelasan dari Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Wiranto tentang kisruh senjata api ini.

"Masalah ini sebenarnya sudah diselesaikan dengan baik antarinstansi di bawah pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam," ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wiranto
Tokoh
Wiranto adalah Ketua Umum Partai Hanura dan kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Lihat Selengkapnya
Wiranto
Polemik Senjata Polri