Sukses

Menteri Yohana Minta Daerah Buat Kebijakan Ramah Perempuan-Anak

Menurut Yohana, Indonesia menjadi perhatian dunia karena pembangunan sektor pemberdayaan perempuan dan anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise
Perbesar
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise di Yogyakarta (Liputan6.com/ Yanuar H)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise meminta kepada kepala daerah di Indonesia untuk membuat kebijakan yang ramah perempuan dan anak. 

Hal ini disampaikannya saat mendeklarasikan berdirinya lima pusat studi wanita di lima perguruan tinggi di Yogyakarta sekaligus pencanangan DIY sebagai daerah ramah pada perempuan dan anak, Jumat 13 Oktober 2017 di ruang pertemuan University Club UGM.

Dia mengatakan, perhatian pada kelompok perempuan dan anak merupakan salah satu indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebuah negara dianggap telah maju, apabila perhatian pada kesejahteraan serta sarana bagi perempuan dan anak sudah dianggap terpenuhi.

"Kalau diangap terpenuhi hak dan kebutuhan mereka serta bebas dari kemiskinan maka sudah dianggap sebagai negara maju," ujar Yohana, Jumat.

Menurut Yohana, Indonesia menjadi perhatian dunia karena pembangunan sektor pemberdayaan perempuan dan anak. Bahkan Indonesia sudah dianggap maju dalam peningkatan peran perempuan di sektor publik.

"Sebagai negara muslim terbesar, Indonesia dianggap memberikan peran dan kesetaraan pada perempuan secara terbuka. Afganistan ingin belajar banyak tentang kementerian perempuan," ucap Yohana Yembise.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kesetaraan Gander

Menteri Yohana berharap, lima pusat studi wanita yang baru berdiri menjadi pusat kajian tentang peranan wanita dan isu kesetaraan gender seperti yang sudah dilakukan oleh PSW UGM.

Lima perguruan tinggi di DIY yang mendeklarasikan berdirinya Pusat Studi Wanita tersebut yakni Instiper, Amikom, Universitas Aisyah, Institut Teknologi Yogyakarta, dan Akademi Kesehatan Karya Husada.

"Masih banyak masalah pada wanita kita, terutama soal problem keluarga karena angka perceraian cukup tinggi. Umumnya yang meminta cerai lebih banyak dari perempuan, saya khawatir 50 tahun ke depan, paling banyak janda yang ada di Indonesia," kata Yohana.

Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X mengatakan, kelompok perempuan di Indonesia masih tertinggal dari sisi kesempatan kerja, tingkat pendidikan, dan peran dalam pengambil kebijkan strategis di masyarakat.

Ia berharap, pusat studi wanita yang ada di kampus bisa menjadi lembaga riset terhadap berbagai isu perempuan dan kesetaraan gender.

"Hasil riset ini bisa menjadi masukan bagi pemda, kementerian serta masyarakat luas," kata Paku Alam.

Â