Jadi Gubernur, Anies-Sandi Tidak Boleh Langsung Ganti SKPD

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, tidak boleh langsung mengganti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI, jika sudah dilantik.

"Ada aturan, setelah dilantik selama enam bulan tidak boleh melakukan perubahan personel  daerah," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono saat dikonfirmasi, Senin (16/10/2017).

Sumarsono menuturkan, larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal 71 ayat (2) berbunyi, "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan, sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."

Jika tetap ada pergantian SKPD di DKI, menurut Sumarsono, maka bisa saja Anies maupun Sandi terkena sanksi.

"Bisa dapat sanksi teguran, pembinaan, dan pembatalan perpindahan SKPD," tegas dia.

Menurut Sumarsono, jika memang benar-benar terpaksa harus melakukan pergantian SKPD, bisa menyurati Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Namun, apabila sangat terpaksa dan kebutuhan mendesak, untuk satu dua personel itu boleh. Namun harus seizin tertulis Mendagri, itu harus ditekankan," pungkas Sumarsono.

Saksikan video pilihan berikut ini: