HEADLINE: Menagih Resep Jitu Anies-Sandi untuk Jakarta

Pendidikan cuma salah satu persoalan Jakarta. Berikut sejumlah persoalan lain dan solusi yang ditawarkan Anies-Sandiaga:

Perumahan

Perumahan menjadi masalah pelik bagi warga Jakarta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Januari 2017 menyebut, hampir separuh (48,9 persen) warga Jakarta tidak punya rumah. DKI Jakarta kekurangan 302.319 unit hunian. 

Semasa dipimpin Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 50.000 unit rumah susun di Jakarta hingga 2017.

Rusun-rusun yang dibangun itu bukan hanya diperuntukkan bagi warga miskin atau kurang mampu, tetapi juga warga kelas menengah.

Anies-Sandi, pada masa kampanye, menyebut masalah perumahan jadi pelik karena tingginya uang muka (down payment) yang mencapai 20-30 persen dari nilai properti.

Mereka pun menawarkan solusi dengan DP Rumah 0 Rupiah. Program ini  akan manyasar warga yang belum memiliki rumah. Kriterianya mereka berpenghasilan total rumah tangga sampai sekitar Rp 7 juta per bulan.

Ketua Tim Sinkronisasi, Sudirman Said, mengatakan telah mempersiapkan implementasi janji ini. Hanya, warga Jakarta harus bersabar menunggu program ini terealisasi.

Sudiman Said memastikan janji DP Rumah 0 Rupiah belum terlaksana tahun ini. Program itu begitu kompleks, dan membutuhkan dukungan regulasi dari beberapa pihak.

"Kita perlu bicara dengan otoritas keuangan, bicara dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI (Bank Indonesia) dan itu sudah kita mulai," ujar Sudirman.

Ia menyebut, inovasi program semacam ini pasti mendapat banyak tantangan. Selain regulasi, Anies-Sandi akan berhadapan dengan persoalan sumber dana dan lahan untuk mewujudkannya.

Meski demikian, Sudirman yakin program rumah DP 0 persen segera terealisasi.

Reklamasi Teluk Jakarta 

Reklamasi menjadi sorotan banyak pihak. Para penolak mengajukan beberapa alasan. Salah satu alasan, seperti disarikan LBH Jakarta, banjir di Jakarta bakal kian menggila. Sebab, reklamasi dianggap menghilangkan fungsi daerah tampungan yang memperbesar aliran permukaan.

Pada saat bersamaan, reklamasi diyakini mengurangi wilayah kelola nelayan tradisional dan memperparah pencemaran. Sehingga nelayan tradisional kehilangan sumber kehidupan mereka. 

Alasan lain, pertumbuhan karang di Kepulauan Seribu akan terganggu akibat tekanan bahan pencemar dan sedimen. Ditambah lagi dengan adanya perubahan arus yang semakin meningkat akan menghantam pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu.

Saat kampanye, Anies-Sandi  tegas menolak berlangsungnya proyek ini karena dinilai merugikan warga Jakarta. Pemerintah pusat sempat memutuskan moratorium proyek reklamasi beberapa bulan lalu.

Namun, sebelas hari menjelang pelantikan Anies-Sandi, situasi berubah. Kemenko Maritim memberi lampu hijau melanjutkan pembangunan proyek reklamasi ke Pemprov DKI melalui surat bernomor S-78- 001/02/Menko/Maritim/X/2017. Surat tertanggal 5 Oktober 2017 itu merupakan jawaban surat Pemprov DKI.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan surat ke Kemenko Kemaritiman pada 23 Agustus dan 2 Oktober 2017. Isinya meminta peninjauan kembali moratorium reklamasi.

Kemenko Kemaritiman melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov DKI. "Disepakati bahwa Reklamasi Pantai Utara Jakarta sudah tidak ada permasalahan lagi dari segi teknis maupun segi hukum," bunyi surat Kemenko Kemaritiman.

Surat yang sama juga menegaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif kegiatan PT Kapuk Naga Indah dan PT Muara Wisesa Samudra. Perusahaan-perusahaan itu merupakan pengembang pulau reklamasi C, D, dan G.

Terkait hal ini, Anies enggan berkomentar. "Soal itu semua sesudah saya bertugas," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Selasa 10 Oktober 2017.

Dia menegaskan, baru berkomentar soal reklamasi usai dilantik. "Sekarang saya enggak dulu, uwis lho, kompor-kompor. Nanti aja nanti. Enggak, saya enggak komentar reklamasi, no comment," tandas Anies.

Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said mengatakan, tengah menyiapkan rekomendasi untuk kajian komprehensif reklamasi Teluk Jakarta.

"Reklamasi kita direkomendasinya jelas, ada kajian secara lebih komprehensif terhadap yang sudah dikerjakan baik secara fisik maupun dokumentasi," ujar Sudirman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 13 Oktober 2017.

Sudirman menambahkan, kajiannya tersebut akan meliputi aspek hukum, lingkungan, ekonomi, hingga pemanfaatan publik. Kendati demikian, Sudirman belum bisa menyimpulkan langkah yang akan dilakukan Anies-Sandi.

Pengangguran menjadi salah satu tantangan Anies-Sandi usai dilantik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tingkat pengangguran terbuka di ibu kota periode Februari 2012 hingga Februari 2017 berada di angka 5,36 persen atau turun sebesar 5,24 poin dibandingkan Februari 2012.

Sementara itu, berdasarkan data BPS DKI Jakarta, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Jakarta selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 0,56 persen per tahun.

Meski cenderung menurun, Sandiaga mengatakan, pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini tidak menciptakan lapangan pekerjaan.

Itu sebabnya, pihaknya menawarkan solusi dengan menciptakan lapangan kerja baru. Anies-Sandi berkeinginan menciptakan 200 ribu pengusaha baru.

Dengan begitu akan muncul pula ruang-ruang lapangan kerja, khususnya di bidang jasa, perdagangan, serta sektor yang berkaitan dengan barang konsumsi.

"Kita harus ciptakan sistem pendidikan untuk warga Jakarta yang bisa memastikan mereka itu siap masuk ke job market, ke bursa dengan sektor-sektor yang tadi sudah kita sebutkan," tutur Sandiaga.

Dari sanalah ide program One Kecamatan One Center Enterpreneur Center (OKE OCE) muncul. Metode OK OCE menggunakan sistem kebersamaan dan partisipatif.

Sandiaga akan mengajak para pelaku usaha terlibat proses mentoring membina suatu usaha kecil. Tujuannya, kata dia, membantu rasio meningkatkan kesuksesan.

Menurut dia, program pemberdayaan ini tidak memerlukan biaya besar dari APBD. Cukup dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

Harga Bahan Pokok

Kemiskinan di Jakarta menjadi salah satu pokok masalah yang tak pernah selesai.

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2017 sebesar 389,69 ribu orang (3,77 persen). Dibandingkan dengan September 2016 (385,84 ribu orang atau 3,75 persen), jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,85 ribu atau meningkat 0,02 poin.

Jika dibandingkan dengan Maret 2016 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 384,30 ribu orang (3,75 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 5,39 ribu atau meningkat 0,02 poin.

Untuk mengurangi angka kemiskinan, Anies-Sandi berjanji menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi produksi dan menyederhanakan rantai distribusi untuk menjaga stok dan harga bahan pokok. Selain itu, Anies-Sandi juga akan memberikan kompensasi bagi warga miskin yang membutuhkan atau mendapat kesulitan akibat keadaan ekonomi.

Operasi pasar juga akan terus digalakkan jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar. Selain itu penciptaan teknologi aplikasi daring yang berfungsi sebagai information clearing house (pembanding harga bahan pokok) dan e-commerce.

Kemacetan juga menjadi PR besar pasangan Anies-Sandi. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari.

Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh pertambahan sepeda motor yang mencapai 4.000 hingga 4.500 per hari. Sedangkan kendaraan roda empat mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari.

Secara ekonomis, dalam hitungan Bappeda Jakarta, kerugian yang muncul akibat kemacetan di Ibu Kota sekitar Rp 67 triliun per tahun.

Anies mengakui, kemacetan terjadi lantaran masyarakat banyak menggunakan mobil pribadi.

"Karena itu, solusinya adalah dengan menyediakan fasilitas transportasi publik massal dengan baik. Bukan hanya publik, karena transportasi publik itu bisa ojek. Ini arahnya busway, bus, minibus, sampai angkot," ujar Anies saat Debat Cagub DKI 2017 putaran kedua, Jumat 27 Januari 2017.

Untuk itu, lanjut Anies, pihaknya akan membangun sistem transportasi yang terintegrasi. Karena warga Jakarta diibaratkan sebagai badan, sedangkan transportasi sebagai pembuluh darahnya yang mengalir ke seluruh bagian masyarakat.

"Dengan situasi ini, yang dilakukan adalah dengan membuat jalur MRT, LRT, BRT, sebab itu merupakan tulang punggung. Setelah yang lebih kecil, seperti angkot," ujar Anies.

Nantinya, lanjut dia, warga yang akan beraktivitas akan berjalan dengan lancar. Karena transportasi yang tersedia menjangkau hingga tujuan.

"Bayar Rp 5.000, warga bisa pindah tranportasi secara terusan. Tidak bayar lagi lantaran dengan cara terintegrasi," ujar Anies.

Banjir

Jakarta menjadi kota yang kerap jadi langganan banjir. Saban tahun, setiap musim penghujan, banyak wilayah Jakarta yang tergenang.

Pada awal 2007, misalnya, banjir besar melanda Jakarta. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir saat itu mengakibatkan 48 orang meninggal dunia, sekitar 300 ribu orang mengungsi, dan kerugian materiil Rp 12 triliun.

Lima tahun sebelumnya, banjir mengakibatkan 32 orang meninggal dunia, 40.000 orang mengungsi, dan kerugian materiil Rp 6 triliun.

Anies Baswedan menyatakan, masalah banjir Ibu Kota merupakan tugas bersama. Masalah banjir tidak bisa hanya diserahkan ke kepada gubernur.

"Saya selalu mengatakan, solusi itu bukan dari gubernur, tapi dari duduk semua. Ya warga ya para ahli, ya pemerintah, kemudian pemerintah daerah lain," terang Anies usai mengunjungi korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Senin, 20 Februari 2017.

Menurut dia, mendengar suara dari berbagai kalangan sangat penting karena masalah banjir sangat kompleks.

"Jadi saya enggak mau, oh Pak Anies solusi untuk daerah ABCD. Yang saya inginkan, kita laksanakan sesuai dengan hasil dari duduk bersama," ujar dia.

Anies Baswedan juga menyoroti masalah banjir Ibu Kota akibat tidak terlaksananya perbaikan dan normaliasi sungai di sejumlah wilayah di Jakarta.

"Yang penting itu jangan dinilai sudah berapa persen, tapi yang penting lihat rencana tahunannya, rencana 2016 berapa, yang terlaksana berapa?" kata dia.

Anies Baswedan menilai keseluruhan rencana normalisasi ini seharusnya tiap tahun dapat terselesaikan bukan hanya sebatas wacana saja.

Terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies dan Sandiaga juga mesti mempertimbangkan para tetangga atau masalah akan semakin parah.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyatakan, sudah saatnya Jakarta ikut memperhatikan daerah penyangga dan tetangganya.

Ia mencontohkan Purwakarta yang menjadi daerah penjaga aliran Sungai Citarum dan mencegah banjir di daerah utara, termasuk Jakarta. Selain itu, selama ini Purwakarta juga menjadi pemasok air minum untuk daerah Jakarta via Waduk Jatiluhur.

"Kalau seperti ini kan Jakarta harus bekerja sama untuk menjaga hutan di daerah hulu Sungai Citarum, ikut menjaga konservasinya karena Jakarta ikut berkepentingan. Air minum juga kan dari kita di Purwakarta via Waduk Jatiluhur,” kata Dedi di Purwakarta, Senin, 16 Oktober 2017.

Dedi juga mengusulkan agar kantong-kantong pertumbuhan di sekitar Jakarta mulai dibuka untuk mencegah penumpukan orang dan barang.

"Terminal itu harus ditaruh di daerah luar Jakarta. Pasar induk juga. Saya kira ini membantu meringankan beban Jakarta. Kemacetan tidak akan separah sekarang jika ini dilakukan,” kata dia.

Sementara, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berharap terpilihnya Anies-Sandi bisa mengakhiri kisruh terkait penggusuran terhadap warga Jakarta.

"Semoga dengan pelantikan ini bisa lebih tenang, lebih baik dan lebih adil," ujar Yusril, di Jakarta, Senin, 16 Oktober 2017.

Yusril memilih untuk menunggu janji-janji yang pernah dilontarkan Anies-Sandi, termasuk soal reklamasi teluk Jakarta.

"Kita lihat saja. Saya kira keduanya perlu konsultasi, karena ada proyek yang sudah dimulai dan perlu penyelesaian dengan bijak," kata dia.