Kapolri: Densus Antikorupsi Bukan untuk Bubarkan KPK

Kapolri Tito Karnavian RDPU dengan Komisi III DPR — Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (12/10). RDPU membahas koordinasi Polri dengan penegak hukum lainnya, pembentukan densus tipikor. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi bukan bertujuan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Tito usai rapat kerja bersama Jaksa Agung, pimpinan KPK, Menkumham, dan Komisi III di gedung DPR, Jakarta.

Firli Bahuri Bakal Diperiksa pada Kamis 28 November 2024, Polda Metro: Ini Panggilan Kedua
Eks Penyidik Soal Ketua KPK Baru: Setyo Budiyanto Tak Punya Rekam Jejak yang Buruk
Ketua Komisi III: Kalau Masih Belum Puas dengan Capim KPK Gimana, What Can I Say?

"Pertama kita sudah sampaikan. Ini bukan bertujuan bubarkan KPK," kata Tito di gedung DPR, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Menurut dia, ketika beroperasi Densus Antikorupsi akan bersinergi dengan KPK dan Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi.

Densus Antikorupsi, lanjut dia, justru akan membantu KPK dalam memberantas korupsi. Terlebih, meski KPK sudah 15 tahun terbentuk, kasus korupsi masih tetap terjadi.

"Hutan permasalahan korupsi ini luas sekali. Sudah ada puluhan ribu orang ditangkap, tapi belum juga selesai," ucap Tito.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kata KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengapresiasi rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dia menilai, pembentukan densus tersebut merupakan hal positif.

"Seperti yang saya bilang, itu (Densus Tipikor) keren, itu bagus," kata Saut di sela acara Ngamen Antikorupsi di pelataran parkir Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu, 14 Oktober 2017 malam.

Menurut dia, pemberantasan korupsi di Tanah Air akan semakin efektif. Sebab, KPK hanya bisa masuk ke penyelenggara negara. Berbeda dengan polisi yang memiliki kewenangan lebih.

"Banyak hal, KPK hanya bisa masuk di penyelenggara negara dan kerugian negara, nah yang kecil-kecil itu, Densus ini yang akan bisa mengatasi lubang-lubang yang selama ini KPK enggak bisa disentuh," ujar Saut.

Sementara, terkait masalah fasilitas, model kerja, struktur, dan sistemnya yang mirip dengan KPK, dia tidak mempermasalahkan. Hal itu, lanjut dia, hanya pilihan.

Dia mengatakan, KPK sudah tahu apa yang harus dikerjakannya dan mana yang merupakan bagian Densus Tipikor.

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Kapolri
Densus Antikorupsi