Ketua KPI: Jangan Sampai RUU Penyiaran Salah Langkah

Pembahasan harmonisasi RUU Penyiaran kemarin ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan, pembahasan penggunaan sistem penyiaran hingga kemarin masih alot dalam pembahasan.

Kita cooling down dulu-lah. Kita kembalikan ke fraksi-fraksi terlebih dahulu," ujar Firman kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin, 16 Oktober 2017.

Alasannya, kata Firman, sebuah undang-undang seharusnya memberikan rasa aman bagi semua pihak, bukan menguntungkan salah satu pihak.

"Undang-undang ini kan harusnya beri keamanan pada semua pihak, kan enggak bisa sepihak. Kalau kita dicurigai, lah wong kita yang buat (UU)," ucap dia.

Sementara itu, terkait polemik Single Mux dan Multi Mux operator, Firman menjelaskan saat ini hal itu masih dibahas.

"Itulah persoalan. Single Mux dimonopoli oleh lembaga pemerintah. Kalau dimonopoli swasta dikendalikan oleh swasta yang baru dibentuk, belum tahu lembaganya kayak apa. Kemudian risikonya investasi di sebuah perusahaan, kan, enggak main-main," kata dia.

Sehingga, menurut Firman, muncul-lah sistem hybrid. Hybrid ini dijelaskannya sebagai campuran dari Single Mux dan Multi Mux.

"Inginnya kombinasi antara Single Mux dan Multi Mux, sudah lazim disebut hybrid," tutur dia.

Firman menambahkan, DPR tidak mungkin membuat regulasi undang-undang yang justru mundur seperti konsep Single Mux. Konsep Single Mux dinilainya bisa memunculkan monopoli baru dalam dunia penyiaran.

"Tidak boleh undang-undang membentuk monopoli baru. Penguasaan frekuensi sekarang swasta dan sekarang harus dikembalikan ke negara. Misalnya yang punya empat frekuensi, tiga dikembalikan ke negara. Sehingga dengan begini, maka pemerintah akan memiliki lebih banyak dan menguasai," ucap dia.