Polda Papua Butuh 7 Kompi Tambahan untuk Amankan Pilkada

Liputan6.com, Jayapura - Kepolisian Daerah Papua membutuhkan tujuh kompi tambahan personel polisi untuk pengamanan Pilkada Papua 2018. Pasukan tambahan itu akan disebar ke seluruh wilayah saat kampanye, pencoblosan, hingga penghitungan suara.

Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar menyebutkan kekuatan personel untuk melakukan pengamanan jelang Pilkada Serentak 2018 masih satu pertiga dari jumlah keseluruhan berjumlah 14 ribu personel.

Kemudian, pengerahan pengamanan lainnya akan berjenjang hingga dua pertiga kekuatan, hingga pasukan tambahan lainnya dapat dikerahkan.

"Sampai saat ini tiga daerah rawan kami waspadai, seperti Kabupaten Jayawijaya, Mimika, dan Paniai," kata Boy Rafli.

Polda Papua bersama muspida setempat membentuk tim mediasi. Tim tersebut bersifat ad hoc untuk menyelesaikan konflik pilkada di tengah masyarakat di Papua.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua menggelontorkan dana Rp 1 triliun untuk pilkada serentak. Dana pilkada tersebut meningkat tiga kali lipat dari dana Pilkada Gubernur Papua 2014 yang berkisar Rp 300 miliar.

Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoi menyebutkan dana pilkada meningkat karena banyaknya pemekaran distrik dan kampung yang berimbas pada pembiayaan petugas pemilu, mulai dari tingkat PPD sampai ke TPS.

Saat ini tercatat daftar pemilih tetap (DPT) Papua mencapai 3.336.144, PPD 574, PPS 5.620, dan TPS 9.169.

Pembiayaan terserap paling banyak adalah untuk honor PPD, PPS, dan TPS.

Honor untuk Ketua PPD mencapai Rp 1,250 juta, sementara anggota PPD menerima honor Rp 1 juta. "Jumlah anggota setiap PPD sebanyak lima orang," kata Adam.

Sementara untuk Ketua PPS menerima honor Rp 700 ribu dan anggotanya menerima Rp 650 ribu. Adapun untuk Ketua TPS menerima honor Rp 500 ribu dan Rp 450 ribu untuk anggota yang dibayarkan selama dua bulan.

"Untuk pembayaran honor mencapai Rp 80 miliar, karena jumlah petugasnya yang banyak," jelas Adam.

Meskipun perhitungan rasional KPU Papua membutuhkan dana Rp 1,031 triliun, Pemda Papua hanya mengalokasikan dana Rp 850 miliar untuk KPU Papua. Sisanya dana tersebut dikelola oleh Bawaslu dan aparat keamanan.

Pilkada Serentak 2018 diikuti tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Mimika, Deiyai, Paniai, Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Puncak, Biak Numfor, serta Pilkada Gubernur Papua.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Papua Rawan Ricuh

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Jawa Barat dan Papua sebagai daerah yang paling rawan konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak di sejumlah daerah pada pertengahan 2018.

"Pilkada nanti kami perkirakan yang agak rawan itu Jabar sebagai lumbung terbesar, kemudian Papua di daerah timur," ujar Kapolri di sela-sela Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Senin, 9 Oktober 2017.

Selain dua daerah tersebut, Kalimantan Barat juga dinilai rawan konflik karena sensitif terhadap isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Untuk meminimalisasi konflik, Tito mengatakan, Polri akan meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak yang berkepentingan untuk menjaga situasi keamanan nasional tetap kondusif menjelang dan selama rangkaian Pilkada 2018.

"Ini adalah saatnya pendekatan dengan semua stakeholder yang terkait dengan pilkada," kata Tito, seperti dilansir dari Antara.