Setnov Kembali Beraktivitas sebagai Ketua DPR

Liputan6.com, Jakarta - Setya Novanto kembali beraktivitas sebagai Ketua DPR. Dia sempat menghadiri rapat paripurna hari ini bersama Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fahri Hamzah.

Ini merupakan kali pertama Setya Novanto hadir dalam rapat paripurna setelah memenangi praperadilan mengenai penetapan sebagai tersangka KPK dalam kasus e-KTP. Novanto juga belum lama usai sembuh dari sakitnya dan dirawat selama 15 hari di RS Premier, Jatinegara, Jakarta Timur.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga bungkam selama mengikuti rapat paripurna, Selasa (17/10/2017). Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kemudian yang bertugas menjadi pimpinan rapat paripurna hari ini.

Novanto meninggalkan tempatnya saat rapat paripurna masih berlangsung. Ia hanya berada kurang lebih 30 menit dalam ruang rapat paripurna.

Ada sejumlah agenda yang dibahas dalam rapat paripurna hari ini. Pertama, laporan Pimpinan Komisi III DPR RI mengenai hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Komnas HAM Periode 2017-2022, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kedua, mengenai pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan, yaitu: RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

Selain itu, RUU tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang ekstradisi dan RUU tentang pengesahan konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Ketiga, mengenai penetapan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi mitra kerja Komisi I DPR.

Rapat paripurna diawali dengan interupsi para anggota. Salah satunya adalah Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto. Ia meminta sikap tegas dari DPR soal penggunaan wajib kartu elektronik (e-toll) untuk masuk dan keluar tol.

"Sikap tegas dari DPR diperlukan. Semua wajib pakai e-toll. Sebenarnya opsi saja, tetap ada satu manual. Lebih banyak e-toll enggak apa-apa," ujar Yandri.

Ia berharap agar interupsi yang disampaikan dalam rapat paripurna tidak hanya sekedar angin lalu saja.

"Paripurna bukan hanya didengar saja, tapi ditindaklanjuti. Jangan DPR dianggap begitu saja oleh pemerintah dan BUMN. Oleh karena ini e-toll banyak sekali keluhan, maka penting nanti bagaimana sikap DPR," tegas Yandri.

Saksikan video pilihan di bawah ini: