BPPT Gandeng PLN Bangun Sistem Pengamanan Siber

Cyber Crime Skimming — Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan serangan kejahatan siber (Liputan6.com/Balgoraszky Arstide Marbun)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggandeng PLN untuk sistem pengamanan siber atau cyber security.

Deputi Teknologi Informasi Energi dan Mineral BPPT Hammam Riza menyatakan, kerja sama ini adalah untuk membangun pemahaman pentingnya sistem pengamanan siber dalam jaringan cerdas ‘Smart Grid’.

"Kami ingin dorong pemahaman OT (operation technology) sistem kelistrikan cerdas di satu sisi dan IT (information technology) di sisi lain. OT-IT ini diperlukan untuk mencapai ketahanan negara dalam penyediaan jaringan kelistrikan yang aman dan andal,” terang Hammam melalui pesan tertulis, Selasa (17/10/2017).

Untuk dapat mengimplementasikan jaringan cerdas ‘smart grid’ dibutuhkan teknologi informasi sebagai dasar dari pengoperasian jaringan cerdas itu sendiri, sehingga melalui teknologi digital ini komunikasi antarjaringan dapat terhubung dan terkontrol.

Kepala B2TKE BPPT Andhika Prastawa menyatakan, keamanan siber atau cyber security adalah hal yang sangat penting. Menurutnya, jaringan cerdas yang berbasis internet itu diperlukan sebuah keamanan standar bagi pengoperasiannya.

"Dengan terkoneksinya komponen-komponen jaringan kelistrikan pada jaringan internet menyebabkan smart grid menjadi rentan terhadap ancaman dan serangan siber. Oleh karena itu, serangan siber bisa menyerang komponen fisik jaringan kelistrikan seperti open/close circuit breaker dan mematikan generator. Jadi, kemanan untuk sistem jaringan cerdas adalah urgent,” pungkas Andhika.

2 dari 2 halaman

Badan Siber Segera Dibentuk

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menargetkan, pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat segera rampung Oktober tahun ini.

"Bulan ini," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2017).

Menurut Wiranto, sebenarnya BSSN ini sebagai tindak lanjut pemerintah untuk membentuk Badan Siber Nasional (BSN). Hanya saja, Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar tidak membuat lembaga baru dengan alasan efisiensi.

Oleh karenanya, Wiranto menuturkan pemerintah sepakat melebur Badan Sandi Negara dengan Badan Siber Nasional.

"Dari BSN itu kami lebur jadi badan siber nasional sehingga namanya BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga nilai persandian masih ada tapi kegiatan siber yang lebih maju gunakan teknologi terakhir tetap dapat kita laksanakan," tutur Wiranto.

Wiranto menerangkan, pihaknya juga sudah menyusun mulai dari struktur organisasi hingga operasional dari BSSN ini. Rencananya, dalam waktu dekat juga akan disepakati pimpinan dari BSSN.

"Bagaimana kami organisir organisasi solid yang mencukupi untuk persyaratan. Bagaimana kegiatan siber dapat segera diaplikasikan ke masyarakat dan sebagainya," terang Wiranto.