Auditor Utama BPK Rochmadi Didakwa Melakukan Pencucian Uang

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut tiga dakwaan sekaligus terhadap Auditor Utama III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri.

Rochmadi didakwa menerima suap Rp 240 juta dari Pejabat di Kemendes PDTT, serta menerima gratifikasi atas jabatanya sebesar Rp 3,5 miliar. Dari penerimaan gratifikasi tersebut, Rochmadi didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan harta kekayaan berupa uang Rp 3,5 miliar yang patut diduga hasil dari tindak pidana korupsi," ujar Jaksa KPK Asri Irwan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

Menurut Jaksa Asri, uang yang diduga sebagai bentuk gratifikasi tersebut digunakan Rochmadi untuk membeli aset. Aset tersebut berupa sebidang tanah kavling seluas 329 m2 di Kebayoran Essence, Bintaro, Tangerang. Tanah dibeli dari PT Jaya Real Property.

"Pembelian aset tersebut diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya," kata Jaksa Asri.

Menurut jaksa, uang Rp 3,5 miliar tersebut diterima Rochmadi sejak 11 Maret 2014 hingga 2015. Penerimaan uang tersebut diduga karena jabatan Rochmadi yang bertugas memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahtetaan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi.

Jaksa mengatakan, sejak Rochmadi menjadi auditor BPK, dia tak pernah melaporkan harta kekayaannya. Menurut jaksa, sebelum menjadi auditor BPK, harta kekayaan Rochmadi hanya sebesar Rp 2,4 miliar.

"Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah tidak sebanding dengan penghasilan dan kekayaan terdakwa. Dengan demikian, asal-usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah," kata jaksa.

Jaksa mendakwa Rochmadi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.