Sukses

Gelar Ratas, Jokowi Minta Dana Desa Berjalan Optimal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) tentang optimalisasi dana desa.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) tentang optimalisasi dana desa. Jokowi menginginkan agar perekonomian di desa dapat terus bergerak cepat.

"Kita memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang semuanya perlu kita bangun dan kita ingin perekonomian di desa bisa bergerak, tidak kalah cepatnya dengan pergerakan perekonomian yang ada di kota," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor,  Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).

Dia mengatakan, pada 2015 pemerintah pusat telah mengeluarkan dana desa Rp 20,76 triliun. Sementara pada 2016, dana desa ditambah menjadi Rp 46,98 triliun.

Untuk itu, Jokowimeminta agar dana desa dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Misalnya, untuk membuka lapangan pekerjaan.

"Tahun 2017 (dana desa) Rp 60 triliun. Ini adalah jumlah yang sangat besar, sangat besar dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

2 dari 2 halaman

Pendampingan

Jokowi kembali mengingatkan pengelolaan dana desa harus diawasi dengan baik. Dia juga menuturkan, dana desa yang digunakan juga harus melibatkan semua warga.

"Saya minta penggunaan dana desa ini betul-betul ada pendampingan, didampingi dengan baik. Terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan, dikawal dan juga managemen lapangannya diawasi semuanya," terang Jokowi.

Ratas ini turut dihadiri oleh menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga. Mereka adalah Menko Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Hadir pula, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.